BEBERAPA ASPEK HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1993 DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM INPRES DESA TERTINGGAL (IDT) DI KOTAMADYA PADANG

Ferdi, Ferdi (2008) BEBERAPA ASPEK HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1993 DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM INPRES DESA TERTINGGAL (IDT) DI KOTAMADYA PADANG. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (BEBERAPA ASPEK HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1993 DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM INPRES DESA TERTINGGAL (IDT) DI KOTAMADYA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (462Kb) | Preview

Abstract

Denagn inpres no.5 tahun 1993 tentang peningkatan penenggulangan kemiskinan, pemerintah akan menyelenggarakan program khusus untuk mempercepat upaya mengatasi kemiskinan yang diarahkan secara langsung kepada penduduk miskin di desa tertinggal. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan bagian dari upaya besar menanggulangi kemiskinan. Kelancaran dan keberhasilan program IDT menuntut dukungan segenap aparat pemerintah di pusat dan di daerah serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, para tokoh dan pemuka masyarakat, para pakar, serta dunia usaha, sejak persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai evaluasi kegiatan. Untuk mendayagunakan dukungan dan keikutsertaan semua pihak, diperlukan pemahaman yang seragam tentang hakikat dan makna program IDT.

Actions (login required)

View Item