PENGARUH PERDA NO.13 TAHUN 1983 TERHADAP FREKUENSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Ulfanora, Ulfanora (2008) PENGARUH PERDA NO.13 TAHUN 1983 TERHADAP FREKUENSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (PENGARUH PERDA NO.13 TAHUN 1983 TERHADAP FREKUENSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (487Kb) | Preview

Abstract

Berhubung akhir-akhir ini banyak keluhan dari masyarakat pencari keadilan, bahwa putusan pengadilan negeri di Sumatera Barat mengenai sengketa adat terutama menyangkut harta pusaka (kaum, tinggi dan rendah), dimana pengadilan tidak memutus berdasarkan hukum adat Minangkabau yang masih hidup dalam masyarakat. Maka penelitian propinsi Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi Sumatera Barat, dimana pasal 7 menentukan kembali fungsi dan tugas-tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN), terutama menyelesaikan sengketa-sengketa adat mengenai harta pusaka. Sengketa sebelum diteruskan ke pengadilan negeri harus diselesaikan oleh KAN terlebih dahulu. Bertitik tolak dengan keluarnya perda ini, maka disini akan terlihat sejauh mana pengaruh perda ini terhadap frekuensi perkara perdata di pengadilan negeri Padang. Setelah diteliti, maka terjadi penurunan secara persentase. Didalam mengumpulkan data dipergunakan metode pendekatan normatif yuridis.

Actions (login required)

View Item