PELAKSANAAN PERADILAN PERWASITAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN PENGUSAHA INDUSTRI OLEH BANI (STUDI KASUS SUMATERA BARAT)

Nazir, M. (2008) PELAKSANAAN PERADILAN PERWASITAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN PENGUSAHA INDUSTRI OLEH BANI (STUDI KASUS SUMATERA BARAT). Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERADILAN PERWASITAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN PENGUSAHA INDUSTRI OLEH BANI (STUDI KASUS SUMATERA BARAT)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (465Kb) | Preview

Abstract

Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan badan peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan perdata, sebagaimana yang dijalankan oleh pengadilan negeri. Pelaksanaan peradilan perwasitan yang utama dan pertama sekali dengan wujud mendamaikan para pihak yang bersengketa, termasuk penyelesaian perselisihan perburuhan dan pengusaha industri. Dalam melaksanakan peradilan perwasitan yang berdasarkan peraturan anggaran dasar BANI dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 130: 1 HIR/RBg. dan undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman RI. Inti dari pelaksanaan peradilan perwasitan oleh BANI adalah: (1) Mewujudkan keadilan, perdamaian oleh hakim yang ditunjuk oleh mereka yang berselisih dengan penyelesaian cepat, adil, murah. (2) Penunjukan hakim tersebut yang dilandasi bahwa mereka akan mematuhi keputusan hakim "wasit" tersebut. (3) Pelaksanaan putusan sangat diharapkan atas kesukarelaan pihak yang berperkara, bila tidak bersedia boleh minta bantuan ketua pengadilan negeri setempat. (4) Putusan hanya dibanding pada tingkat mahkamah agung RI atau dengan perkataan lain putusan perdamaian hanya dapat dibanding pada mahkamah agung RI.

Actions (login required)

View Item