PELIMPAHAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA DENGAN MASALAH PERTANAHAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN KEPADA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) (Studi Kasus: Wilayah Hukum Polsek Pauh Kodya Padang)

Zurnetti, Aria (2008) PELIMPAHAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA DENGAN MASALAH PERTANAHAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN KEPADA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) (Studi Kasus: Wilayah Hukum Polsek Pauh Kodya Padang). Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (PELIMPAHAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA DENGAN MASALAH PERTANAHAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN KEPADA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) (Studi Kasus: Wilayah Hukum Polsek Pauh Kodya Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (489Kb) | Preview

Abstract

Kemajuan pembangunan mempengaruhi penguasaan hak terhadap tanah di Sumatera Barat dan khususnya di kecamatan Pauh kodya Padang. Dikatakan demikian karena tanah merupakan kebutuhan esensial bagi manusia. Sejalan dengan itu kebutuhan manusia semakin meningkat yang disebabkan antara lain oleh perkembangan polpulasi penduduk. Usaha manusia untuk memiliki dan menguasai tanah tersebut dapat melahirkan berbagai peristiwa hukum, baik antara satu pihak dengan yang lain juga diantara anggota dalam satu suku atau kaum. Dalam menyelesaikan masalah ini masyarakat sering membawanya pada pihak kepolisian berbentuk laporan atau pengaduan. Padahal mereka sama sekali tidak mengetahui dengan pasti apakah masalah itu berupa perdata atau pidana. Maka bagi pihak kepolisian biasanya mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kebiasaan setempat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Setelah diadakan penelitian dengan melakukan wawancara dengan kapolsek dan stafnya dan ketua kerapatan adat nagari Pauh atau yang mewakili serta tanggapan masyarakat setempat telah dapat diambil kesimpulan bahwa bagi perkara yang dinilai lebih banyak masalah perdatanya dari pidana dengan artian unsur tindak pidana tidak terbukti maka untuk proses penyelesaiannya dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat.

Actions (login required)

View Item