POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENJUALAN HARTA PUSAKA TANAH STUDI KASUS: NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Harun, Zulkarnain (2008) POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENJUALAN HARTA PUSAKA TANAH STUDI KASUS: NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENJUALAN HARTA PUSAKA TANAH STUDI KASUS: NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (422Kb) | Preview

Abstract

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal tanah pusaka dimiliki secara kolektif oleh kaum dan diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Menurut adat, tanah pusaka tersebut tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kecuali terjadinya 4 perkara: 1) Rumah gadang katirisan (rumah adat rusak). 2) Gadih gadang indak balaki (wanita sudah dewasa tapi belum punya suami). 3) Mayiek tabujua di ateh rumah (mayat terbujur di atas rumah). 4) Mambangkik batang tarandam (mengembalikan citra yang hilang). Akan tetapi pada kenyataannya sekarang, pola ideal pewarisan tanah tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Terbukti banyak terjadi kasus-kasus penjualan tanah milik kaum. Kasus-kasus penjualan tanah pusaka ini dengan jelas dapat ditemukan di nagari Simawang, kabupaten Tanah Datar. Penjualan tanah tersebut tidak selalu berjalan mulus, karena beberapa diantaranya justru menimbulkan konflik-konflik diantara anggota kaum.

Actions (login required)

View Item