PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTAMADYA PADANG.

YUSLIM, YUSLIM and ADEGUSTARA, FRENADIN and ANWAR , H. THAMRAN and AMIN, IMMASNI and ADIK., SYAMSINAR and ARNETTI, SRI and Gusminarti, Gusminarti and RUSLI, AHMAD and SOFYAN, YUNITA and ARFIANI, ARFIANI (2008) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTAMADYA PADANG. Project Report. UNAND. (Unpublished)

Preview

PDF (PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTAMADYA PADANG. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (397Kb) | Preview

Abstract

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan serta tercapainya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam bidang pajak bumi dan bangunan pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat telah membuat undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya undang-undang ini maka petugas dalam bidang pajak harus melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Di antara ketentuan yang terdapat dalam undang-undang no.12 tahun 1985 selain berkenaan dengan sistem self assesment dan dasar pengenaan pajak. Di kecamatan Padang Timur terdapat 4.337.021 m2 luas bumi dan 567 192 m2 bangunan sebagai objek PBB tahun 1993 dengan 9776 wajib pajak PBB. Realisasi pemungutan PBB di kecamatan padang Timur hanya berksar antara 76.80%; 63.15% dan 55.76% dari target yang ditetapkan untuk tahun 1991 s.d 1993. Dilihat dari segi kepatuhan wajib pajak di kelurahan pada kecamatan padang timur berkirar antara 33.3% sampai dengan 85.5%. Pelaksanaan undang-undang No.12 tahun 1986 mengenai pasal yang berkenaan dengan sistem self assesment belum dilaksanakan berkenaan dengan pemungutan PBB, akibatnya surat pemberitahuan pajak terhitung ditetapkan sendiri oleh direktorat jendarl pajak.

Actions (login required)

View Item