KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI KASUS : PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTAWARINGIN BARAT)

SETIO NUGROHO, ARI (2011) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI KASUS : PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTAWARINGIN BARAT). Other thesis, Hukum Tata Negara..

Preview

PDF (KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI KASUS : PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTAWARINGIN BARAT) ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (208Kb) | Preview

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) merupakan amanat yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4). Untuk selanjutnya mengenai pemilukada ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan pemilukada seringkali menimbukan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa pemilukada ini didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Dalam melaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi banyak mengeluarkan putusan yang menimbulkan perdebatan. Salah satunya adalah putusan pemilukada Kotawaringin Barat. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain : Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilukada Kotawaringin Barat, Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, peneliltian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa pemilukada Kotawaringin Barat ini ternyata telah melampaui kewenangannya. Hal itu karena dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa pemilukada tidak ada yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi adalah mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Terkait adanya pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis seharusnya Mahkamah Konstitusi juga memeriksa kedua pasangan calon. Indikasi pelanggaran tersebut bisa saja terjadi terhadap siapapun bukan hanya terhadap salah satu pasangan calon saja. Selanjutnya dalam menentukan pemenang pemilukada seharusnya Mahkamah Konstitusi menyebutkan jumlah suara yang sah. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya membuat salah satu pasangan calon yang sebelumnya memenangkan pemilukada Kotawaringin Barat didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya pasangan calon lain di tetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Keyword: Pemilukada dan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item