PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL : SEBUAH KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN KARYA SENI DAN SASTRA

Lausa, Angga Deca (2010) PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL : SEBUAH KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN KARYA SENI DAN SASTRA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL : SEBUAH KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN KARYA SENI DAN SASTRA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (75Kb) | Preview

Abstract

Tingkat pembajakan hak cipta musik dan lagu di beberapa negara terutama di Indonesia mencapai angka yang tinggi. Masyarakat indonesia umumnya lebih cenderung memilih karya musik dan lagu bajakan daripada yang asli, dengan alasan mahalnya hasil karya asli dan perbedaan harga yang sangat jauh. Secara yuridis, inti permasalahan pembajakan musik dan lagu ini bertentangan dengan pasal 2 angka (1) Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works yang berisikan bahwa musik adalah suatu ciptaan yang dilindungi dan secara nasional bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Penulis ingin membahas mengenai konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu secara digital dan faktor dominan yang mempengaruhi pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu adalah peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta harus lebih ditingkatkan dengan cara melakukan upaya-upaya seperti upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan musik dan lagu lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor harga yang terjangkau bagi masyarakat, dan rendahnya faktor kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal.

Actions (login required)

View Item