IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 84 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM (Kasus: Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)

MURDANI, ARIEF (2010) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 84 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM (Kasus: Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam). Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 84 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM (Kasus: Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (590Kb) | Preview

Abstract

Polemik panjang terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999 Tentang Perluasan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam sampai sekarang belum bisa di laksanakan, Perdebatan di antara pemerintahan Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam maupun di tengah – tengah masyarakat kian menenggelamkan nasib Peraturan Pemerintah ini lebih dari kurun 10 tahun. Wilayah Nagari Padang Lua merupakan salah satu sasaran yang dijadikan dalam rencana perluasan Kota Bukittinggi. Penelitian ini mendeskripsikan faktor apa yang menghambat proses pelaksanaan Peraturan pemerintah ini di Nagari Padang lua hingga menimbulkan sikap pro dan kontra. Dalam menganalisa data temuan peneliti menggunakan teori yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwar III. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yakni peneliti menentukan sendiri siapa-siapa yang menjadi informan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah bentuk penjodohan pola dengan interpretasi etik dan emik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, sikap pro dan kontra masyarakat di Nagari Padang Lua terhadap pelaksanaan PP 84 1999 ini di pengaruhi oleh rendahnya sosialisasi, rendahnya keberadaan sumber daya, buruknya disposisi, serta rumitnya struktur birokrasi.

Actions (login required)

View Item