Repository Universitas Andalas

PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

YOSHEPINE, GLORIA GOMGOM (2011) PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
PDF (PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG) - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (95Kb) | Preview

Abstract

Hubungan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan dengan dokter sebagai pihak yang memberi pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikian masalah yang sering ditemui adalah masalah persetujuan tindakan kedokteran. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan bagaimana penegakan hukum terhadap dokter yang melakukan wanprestasi di RSUP Dr. M. Djamil Padang serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara bersifat semi terstruktur terhadap pihak terkait, observasi dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di RSUP Dr. M. Djamil belum berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam hal dokter melakukan wanprestasi maka Komite Etik dan Hukum di RSUP Dr. M.Djamil Padang meneruskan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dilakukan persidangan etik dan dilakukan penjatuhan sanksi administratif. Dalam hal ada pihak yang ingin mengajukan gugatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kendala yang ditemui sebagian besar adalah masalah persepsi antara dokter dengan pasien. Dimana dokter telah merasa telah memberikan informasi tetapi pasien kurang paham. Serta perlunya perubahan format persetujuan tindakan kedokteran untuk menjamin pasien telah menerima informasi tersebut dengan baik.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Haryoshi Utami
Date Deposited: 03 Jan 2012 14:30
Last Modified: 03 Jan 2012 14:30
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/17106

Actions (login required)

View Item View Item