PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pebrinaldo, Pebrinaldo (2010) PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (80Kb) | Preview

Abstract

Setiap sekelompok manusia mempunyai seorang pimpin. Untuk mencari pemimpin tersebut dilakukan dengan berbagai sistem. Di Indonesia sistem pelihan kepala daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) apa problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) Mekanisme pemilihan kepala daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sungguh jauh berbeda. Mekanisme pemilihan kepala daerah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan mekanisme pemilihan perwakilan. Artinya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daera, menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Artinya masyarakat daerah tersebut langsung yang menentukan kepala daerahnya dengan sistem pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, b) Problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kepala daerah yang terpilih kemungkinan besar tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena anggota DPRD tidak memperhatikan kepentingan masyarakat tetapi lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongan. Kemudian problema lain dalam sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut adalah terjadinya money politic di Parlement. Sedangkan problema dalam sistem pemilihan Kepala Daerah sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas lebih banyak. Problema tersebut seperti: biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang besar, rumitnya daftar pemilih tetap, terjadinya money politic di masyarakat dan terjadinya konflik. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan pemilihan kepala daerah serentak untuk mengurangi biaya pemilihan kepala daerah, mencerdaskan masyarakat mengenai arti penting pemilihan kepala daerah dalam menentukan kehidupan mendatang. Memberikan penerangan bahwa tidak perlu terjadi konflik dalam masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Actions (login required)

View Item