Kriantadipa, Karlos (2010) PERAN KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN KINERJA KEJAKSAAN. Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (PERAN KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN KINERJA KEJAKSAAN)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (101Kb) | Preview |
Abstract
Penegakan hukum di indonesia dijalankan oleh salah satu lembaganya yaitu kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsinya di bidang penuntutan mempunyai peran penting untuk dapat menciptakan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kinerja dan perilaku dari aparat kejaksaan yang di jalankan oleh jaksa sangat sering menjadi perhatian oleh masyarakat terutama pada kinerja dan perilaku dari jaksa. Komisi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan peran sebagai pengawas akan perilaku jaksa tersebut sering pula mendapat perhatian karena banyaknya kasus yang melibatkan para aparatur kejaksaan terutama para jaksa. Berkaitan dengan peran yang dijalankan oleh komisi kejaksaan tersebut maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya bagaimana peran Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan kinerja dari Kejakaan dan hal apa saja yang menjadi kendala Komisi Kejaksaan di dalam melakukan pengawasan kinerja Kejaksaan. Untuk menjawab pertanyaan mengenai rumusan masalah tersebut maka dipergunakanlah beberapa metode penelitian yang mana metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jika dilihat dari hasil penelitian peran yang dijalankan komisi kejaksaan terkait pada tiga hal pokok yaitu pengawasan, penilaian dan pemantauan, serta peran komisi ini juga menerbitkan suatu laporan atau rekomendasi yang mana nantinya akan diterruskan kepada Jaksa Agung dan diteruskan kembali kepada pengawas internal Kejaksan dan peran komisi kejaksaan yang paling penting adalah jika pemeriksaan yang telah diproses pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan hasil, maka komisi kejaksaan bisa mengambil alih pemeriksaan tersebut. Kendala yang dihadapi Komisi Kejaksaan ini terletak kepada dua hal pokok yaitu dalam segi kedudukan sekretariat yang hanya berada pada ibukota negara yang tidak memiliki Cabang atau secretariat lain pada setiap provinsi di Indonesia, dan minimya jumlah dari anggota Komisi Kejaksaan ini yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja Komisi Kejaksaan ini di dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga Kejaksaan
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | masanori sari ariningsih |
Date Deposited: | 04 Feb 2012 04:40 |
Last Modified: | 04 Feb 2012 04:40 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/17310 |
Actions (login required)
View Item |