PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM PERIODE 2009-2014

Rudagi, Reindy (2010) PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM PERIODE 2009-2014. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI DI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM PERIODE 2009-2014) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (105Kb) | Preview

Abstract

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap partai politik yang ikut dalam pemilihan umum 2009 ini harus melaksanakan proses verifikasi partai politik sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang mana proses verifikasi ini bertujuan untuk melakukan pengujian kesamaan dokumen secara administratif dan kebenaran terhadap kepengurusan, keberadaan kantor dan anggota dari sebuah partai politik tersebut. Verifikasi partai politik ini dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) secra berjenjang yakni dari komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum Provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten dan atau Kota terhadap partai politik mulai pada tingkatan kepengurusan pusat, Provinsi, Kabupaten dan atau Kota. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan ,yaitu bagaimana proses verifikasi partai politik oleh komisi pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2009, apakah kendala komisi pemilihan (KPU) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap partai politik di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 dan bagaimana upaya penyelesaian kendala yang di hadapi komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat dalam proses verifikasi terhadap partai politik di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjawab pertanyaan diatas Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian, banyak sekali partai politik yang tidak lolos verifikasi di Provinsi Sumatera Barat, serata banyaknya kendala dan masalah yang terjadi, seperti adanya kepengusan ganda dari partai politik tersebut dan kaberadaan kantor serta pengurus partai politik yang tidak benar. Dari hasil pembahasan, Penulis berkesimpulan bahwa keberadaan dan kepengurusan sebuah partai politik di Provinsi sumatera barat belum menjalankan secara baik dan benar fungsi dari partai politik tersebut, dengan keberadaan kantor dan kepengusan yang tidak benar atau tidak lolos verifikasi bagaimana tujuan sebuah partai politik itu mewakili kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Penulis sangat menyarankan kepada pembuat undang-undang (legal drafter) agar keberadaan partai politik di seluruh Indonesia kepengurusan partai politik harus jelas dan ada sehingga dapat menampung dan menyalurkan aspirasi parti politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan tujuan partai politik sebenarnya

Actions (login required)

View Item