PERANAN INSTITUSI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG STRATEGI DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SDPK) TAHUN 2006-2010

FERNANDO, ETRIO (2011) PERANAN INSTITUSI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG STRATEGI DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SDPK) TAHUN 2006-2010. Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (PERANAN INSTITUSI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG STRATEGI DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SDPK) TAHUN 2006-2010) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (131Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan institusi yang ada di Bukittinggi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah Bukittinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini melihat bagaimana peranan yang dilakukan oleh institusi pemerintah Bukittinggi dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Peranan yang dilakukan berupa program kegiatan yang dibuat untuk masyarakat miskin berupa pelatihan dan bantuan. Program kegiatan yang dibuat tidak semua sesuai dengan masyarakat miskin di Bukittinggi. Akibatnya terkesan lambatnya proses penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi interpretasi data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintahan Kota Bukittinggi, yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri serta kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bukittinggi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengambilan informan dengan cara Purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang lebih di fokuskan pada teori Implementasi George Edward III. Adapun konsep-konsep yang digunakan yaitu Konsep fungsi Institusi dan organisasi Lin dan Nugent, Stephen P. Robbins, dan Konsep Kemiskinan menurut Pasurdi Suparlan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa peranan yang dilakukan oleh setiap institusi yang di tunjuk dalam menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan adalah setiap institusi membuat program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan RPJMD, SKPD, dan Renstra kota Bukittinggi. Sedangkan masyarakat miskin merupakan objek sasaran dari kebijakan yang dibuat Pemerintah Bukittinggi. Dari hasil penelitian terbukti bahwa peranan yang dilakukan oleh setiap institusi dalam pengentasan kemiskinan sudah dilaksanankan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Hanya saja program kegiatan yang dibuat tidak bisa menampung semua masyarakat miskin yang terdapat di Bukittinggi. hal ini di sebabkan oleh keterbatasan anggaran dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Actions (login required)

View Item