PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2009 – 2010

YUNAS, RIZKY PRIMA (2010) PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2009 – 2010. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2009 – 2010 ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (100Kb) | Preview

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah kepada rakyat. Sebagai Legislatif, DPRD mempunyai fungsi yakni: Fungsi Legislasi, Pengawasan, Anggaran. Salah satu Fungsi DPRD yang sangat penting adalah Fungsi Legislasi, yaitu Proses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kegiatan (Stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Implementasi dari Fungsi Legislasi adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam skripsi ini akan digambarkan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota khususnya kota Padang pada Periode 2009-2010 yang ditulis berdasarkan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan pengolahan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwasanya untuk terlaksananya Fungsi Legislasi pada DPRD Kota Padang maka dibentuklah suatu Badan Legislasi yang dibentuk melalui Keputusan Ketua DPRD Nomor 189.10/DPRD-PDG/2010, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Dalam pembentukan perda dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: Tahapan inisiasi DPRD/Pemko, penyusunan Ranperda, pengajuan perda, partisipasi masyarakat, pengesahan dan penetapan raperda menjadi perda, pengundangan perda, sosialisasi perda. Namun, dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi ini DPRD Kota Padang memiliki hambatan yaitu mandulnya pelaksanaan hak inisiatif. minimnya bantuan pusat terhadap Pemerintah Kota, keterlambatan penyerahan rumusan perda atau draft revisi perda. Berdasarkan permasalahan diatas maka seharusnya DPRD Kota Padang harus dapat lebih mengoptimalkan hak inisiatif yang dimiliki dan mendesak pemerintah kota agar cepat menyelesaikan perumusan perda ataupun perumusan draft revisi.

Actions (login required)

View Item