POLITIK HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

HERMANTO, SITI LARASATI (2011) POLITIK HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (POLITIK HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI 11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (84Kb) | Preview

Abstract

Masalah Terorisme dalam dunia internasional sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Namun, Tragedi 11 September 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme internasional, terutama dengan Amerika Serikat ( AS ) yang menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan oleh Mantan Presiden AS, George W. Bush, sebagai kebijakan keamanan AS yang dominan setelah Tragedi 11 September. Politik hukum dan kerjasama internasional untuk mengatasi terorisme internasional meningkat pesat setelah peristiwa 11 September 2001. Politik hukum internasional merupakan Kebijakan Negara – negara anggota PBB untuk menetapkan peraturan – peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat internasional untuk mencapai kepentingan negara. AS muncul sebagai pelopor dalam perang global melawan terorisme, melalui kebijakan luar negerinya, antara lain membentuk Gerakan Koalisi Dunia. Gerakan ini menerapkan segala cara berkekuatan nasional dan internasional, yaitu : diplomasi, tekanan hukum, intelijen, pemeriksaan keuangan, aksi militer, dan bantuan pangan. Kasus terorisme juga banyak terjadi di Indonesia. Pada kasus terakhir, seperti pada tahun 2009 terulangnya lagi pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton. Dua Ledakan Bom yang terjadi di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, Jumat 17 Juli 2009, menegaskan betapa teror tidak pernah berhenti mengancam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan (Library research) dan Wawancara (studi lapangan). Analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian mengenai politik hukum internasional dalam penanggulangan terorisme ini, antara lain : Resolusi DK PBB (Resolusi 1267 tahun 1999, resolusi 1333 tahun 2000, resolusi 1373 tahun 2001, resolusi 1390 tahun 2002, resolusi 1455 tahun 2003, resolusi 1526 tahun 2004, resolusi 1617 tahun 2005, resolusi 1735 tahun 2006, resolusi 1822 tahun 2008, resolusi 1904 tahun 2009, dan resolusi 1989 tahun 2011), Resolusi MU PBB ( Resolusi tentang “ Measures to Eliminate International Terrorism”, Resolusi “ UN Global Counter Terrorism Strategy”). Bentuk – bentuk kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme di indonesia, antara lain : Kerjasama di bidang “sharing informasi” mengenai jaringan teroris, kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan, kerjasama dalam bentuk operasional. Bentuk kerjasama internasional lainnya yaitu : Capacity Building, Teknik, dan Border Control. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Internasional ini dapat melalui : Perjanjian Ekstradisi, Multualegal assistance in criminal matters (MLA), Transfer Sentence Person (TSP), Handing Over, Best Practise. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme di lingkup regional adalah melalui forum ASEAN Chiefs of National Police. Polri juga menjalin kerjasama regional dan internasional di berbagai forum ASEAN, seperti : ARF ( ASEAN Regional Forum ), dan AMMTC ( ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ). ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting, Asia Pacific Economic Cooperation ( APEC ), dan Asia-Europe Meeting ( ASEM ), secara rutin juga mengagendakan ancaman terorisme dan cara penanggulangannya.

Actions (login required)

View Item