PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Sari, Suci Amelia Permata (2011) PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (56Kb) | Preview

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia yang bertugas dalam melayani kepentingan publik memiliki andil dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Terselenggaranya pembangunan nasional sagat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya juga pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Maka dari itu manajemen PNS diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam pelaksanaan manajemen PNS dikota Padang sendiri tidak sedikit mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalankannya, khususnya dalam pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan strukutural pada pemerintah kota Padang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengangkatan jabatan struktural beserta upaya yang dilakukan pemerintah kota Padang dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang di bidang kepegawaian, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan strukutral pada Pemerintah Kota Padang yang mengacu pada UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Strukural beserta Peraturan Pelaksanaannya. Namun masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural seperti dalam hal pengangkatan pejabat struktural masih terdapatnya patronage system selain itu penempatan PNS dalam jabatan yang masih belum sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai oleh pejabat struktural. Diharapkan perlu adanya kebijakan baru yang diambil pemerintah kota padang seperti dengan melaksanakan fit and proper test yang dilakukan oleh tim independen demi menjaga transparansi dalam pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item