PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CYBERPORN MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008

NANDA, SAUL (2010) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CYBERPORN MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CYBERPORN MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008 ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (266Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat belakangan ini, terutama di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan berbagai informasi, berbagai informasi dapat diperoleh dengan mudah baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Namun perkembangan internet kemudian menimbulkan permasalahan baru di ranah hukum, karena digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah cyberporn. Situs-situs yang memuat konten pornografi bermunculan, menyajikan segala bentuk pornografi di dalamnya, seperti video, foto, tulisan, sampai layanan chatting tersedia lengkap dengan akses yang sangat mudah. Hal ini sangat memprihatinkan karena pengguna internet saat ini tidak hanya orang-orang dewasa tetapi juga anak-anak dalam usia sekolah dan mahasiswa, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya terjebak dan menjadi pencandu pornografi di internet. Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah pada tahun 2008 akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pornografi, UU ini mengatur tentang masalah pornografi, termasuk cyberporn. Permasalahan yang dibahas adalah: 1) Apa saja perbuatan yang merupakan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi, 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut UU Pornografi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, sehingga data yang digunakan penulis hanyalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dimana analisisnya dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data-data, fakta-fakta hukum yang telah digambarkan secara teliti kemudian ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini ialah, pertanggungjawaban pidana pelaku cyberporn dapat dijatuhkan kepada individu dan korporasi, sistem pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada kesalahan (liability based on fault) atau asas culpabilitas, sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif alternatif, sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimum dan maksimum khusus. Jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda, dan pidana tambahan atau administratif yang disesuaikan dengan pelakunya orang atau korporasi. Adapun saran dari skripsi ini adalah agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU ini agar masyarakat dapat mengerti dan menjauhi pornografi.

Actions (login required)

View Item