KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK ( E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DIANA, SILVIA (2010) KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK ( E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Masters thesis, Program Pascasarjana Unand.

Preview

PDF (KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK ( E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (96Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi, khususnya internet, memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain, kemajuan ini juga membawa permasalahan baru. E-commerce sebagai salah satu bentuk perdagangan yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Dari aspek hukum akan timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan permasalahan mengenai dapat atau tidaknya suatu kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah dan bagaimana kekuatan kontrak elektronik jika terjadi sengketa, khususnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti dipengadilan. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Dalam UU-ITE memuat bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Kontrak elektronik juga berisikan transaksi elektronik yang sudah memperoleh kesepakatan dari masing-masing pihak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suatu kontrak perdagangan elektronik (e-commerce) dianggap sah adalah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantum didalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Actions (login required)

View Item