KONFLIK PEMBANGUNAN PRASANA LISTRIK DAN IMPLIKASI PERAN POLMAS (Studi Kasus Aplikasi Kebijakan dan Strategi Polmas dalam Pembangunan Jaringan Listrk di Kota Padang)

SUDIRMAN, SUDIRMAN (2010) KONFLIK PEMBANGUNAN PRASANA LISTRIK DAN IMPLIKASI PERAN POLMAS (Studi Kasus Aplikasi Kebijakan dan Strategi Polmas dalam Pembangunan Jaringan Listrk di Kota Padang). Masters thesis, Program Pascasarjana Unand.

Preview

PDF (KONFLIK PEMBANGUNAN PRASANA LISTRIK DAN IMPLIKASI PERAN POLMAS (Studi Kasus Aplikasi Kebijakan dan Strategi Polmas dalam Pembangunan Jaringan Listrk di Kota Padang) ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (106Kb) | Preview

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tiga permasalahan berikut, yakni Mengungkap proses pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Padang Besi sehubungan dengan ganti rugi tanah tapak tower, ganti rugi tanaman tumbuh, dan kompensasi tanah-bangunan masyarakat dalam jalur ROW, (2) Mengungkap konflik dan penyelesaian konflik serta cara menyatasi konflik pembangunan prasaran listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi, dan (3) Mengidentifikasi faktor-faktor terkait dengan peran Polmas dalam penanganan konflik pembangunan prasarana listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan acuan kualitatif, yakni observasi, wawancara lapangan, dan analisis data dokumen (seperti foto, sms, kliping koran). Berikut tiga kesimpulan yang dapat diutarakan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang diutarakan, yakni: (1) PT PLN (Persero) Pikitring Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Babel, Sumbar dan Riau di Bukittinggi, Kontraktor PT Medan Smarts (Persero) tidak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan warga masyarakat RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Besi dalam hal ganti rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-banguan, (2) Konflik yang terjadi akibat pembangunan prasarana listrik tempat berdirinya tapak tower SUTT antara PT PLN (Persero) dengan warga masyarakat yang tinggal dalam ruang bebas (ROW) antara ruang jarak radius 20 m2 antar tapak tower SUTT masih menyisakan permasalahan yaitu ganti rugi tapak tower, ganti rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-bangunan, hasil kesepakatan yang dibuat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang No. 03 tahun 2010 tentang harga dasar ganti rugi tanaman, tidak diterima dan ditolak oleh warga RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Besi, (3) Peran Polmas di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang belum berjalan secara aktif dan efektif, serta pengurus FKPM dan BKPM belum terbentuk sebagai wadah penyelesaian masalah. Dari sejumlah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tapak tower no. 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi perlu adanya peran Polmas yang dapat mengidentifikasi permasalahan dalam konflik pembangunan prasrana listrik di Kota Padang, khususnya Kelurahan Padang Besi dibentuk Pengurus dan anggota FKPM dan BKPM sebagai balai-balai yang digunakan untuk melayani warga masyarakat dan sebagai tempat pertemuan bersama antara Petugas Polmas dan Petugas Babinkamtibmas, pemerntahan Kelurahan, untuk berpartisipasi baik dalam konteks penyelesaian masalah dari dampak konflik sosial kebijakan publik maupun dalam konteks pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat

Actions (login required)

View Item