IMPLIKASI KEBIJAKAN REORGANISASI PERANGKAT DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNKASI KABUPATEN SIJUNJUNG)

SUPARTA, SUPARTA (2010) IMPLIKASI KEBIJAKAN REORGANISASI PERANGKAT DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNKASI KABUPATEN SIJUNJUNG). Masters thesis, Program Pascasarjana Unand.

Preview

PDF (IMPLIKASI KEBIJAKAN REORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNKASI KABUPATEN SIJUNJUNG ) ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (72Kb) | Preview

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisai Daerah, membawa konsekuensi perubahan mendasar pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelaksanaan Reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung merupakan penggabungan dari dua Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, Perubahan Reorganisasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (miles dan huberman), meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang telah disusun sesuai kebutuhan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Desain organisasi yang telah dibuat kelihatan lebih besar daripada struktur organisasi sebelumnya. (2) Pelaksanaan reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dipengaruhi oleh banyak faktor antaralain : Peraturan Peundang-undangan, potensi daerah, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah. (3) Implikasi reorganisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung meliputi berbagai aspek antara lain efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat (4) Penambahan jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebagai implementasi Reorganisasi Dinas Perhubungan belum diikuti dengan penyesuaian Bangunan maupun ruang kerja, sehingga dapat menurunkan kinerja dari personil Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. Peneliti memberikan saran : Reorganisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, masih dapat diefisienkan lagi dengan menggabungkan dua Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Bidang Informasi dan Komunikasi. Dalam melaksanakan reorganisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebaiknya juga mempertimbangkan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Massyarakat. Bahwa dalam melakukan reorganisasi harus diikuti dengan penataan fasilitas kantor, baik gedung maupun fasilitas lainnya.

Actions (login required)

View Item