RESISTENSI DAN PENERIMAAN GURU TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA PADANG PANJANG

LISDA, NORA (2010) RESISTENSI DAN PENERIMAAN GURU TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA PADANG PANJANG. Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (RESISTENSI DAN PENERIMAAN GURU TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA PADANG PANJANG ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (89Kb) | Preview

Abstract

Zakat berarti pertumbuhan, pertambahan, penyucian dan penghargaan (pujian). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat para pegawai negeri sipil di Kota Padang Panjang dilakukan pemotongan langsung oleh pemerintah dengan menunjuk bendaharawan instansi terkait untuk pemungutan zakat dan selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat (BAZ). Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan resistensi dan adaptasi guru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjang terhadap pemberlakuan zakat. Penelitian menggunakan teori Konflik, yang dipelopori Ralp Dahrendorf. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Pemilihan informan dengan menggunakan purpossive sampling (disengaja). Unit analisis adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Kabag Hukum Kantor Walikota Padang Panjang, sekretaris BAZ Kota Padang Panjang, guru SMA N 2 Padang Panjang. Analisis data menggunakan metode deskriptif yakni data yang diperoleh dilapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang fenomena yang terjadi dan akhirnya dapat memberi kesimpulan. Data yang didapat dianalisa dengan teknik trianggulasi Kabag Hukum Kantor Walikota Padang Panjang. Dari hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk resistensi atau penolakan yang terjadi di kalangan guru dan pegawai berupa keengganan, maksudnya para guru atau pegawai bukan enggan untuk membayarkan zakat, akan tetapi enggan untuk membayar zakat ke BAZ karena berbagai alasan seperti mereka sudah mempunyai mustahik zakat, zakat sudah diberikan kepada seorang anak asuh, membayar zakat merupakan kesadaran seseorang, apabila seseorang sadar zakat merupakan kewajiban tentunya ia sudah punya sasaran zakat, selain itu karena alasan zakat sama dengan membayar pajak. Penyebab para guru melakukan resistensi atau penolakan adalah karena keberatan dan takut terkena sangsi dari atasan atau pemerintah. Selain itu mereka juga kurang yakin dengan proses pendistribusian zakat. Sedangkan bentuk penerimaan atau adaptasi guru dan pegawai adalah berupa penerimaan Perda No. 7 tahun 2008 tentang pemberlakuan zakat dengan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulannya, yang dipotong langsung oleh bendaharawan gaji. Selain itu alasan para guru menerima kebijakan tersebut karena mereka sadar bahwa mengeluarkan zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu, dengan adanya kebijakan tersebut memudahkan para guru dalam membayar zakat. Karena mereka sadar bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang bernilai sosial yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Actions (login required)

View Item