TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

Putri, Irna Rahmana (2010) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA KONSUL MALAYSIA DI PEKANBARU BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (90Kb) | Preview

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan pula meningkatnya hubungan interaksi Negara-negara yang ada didunia ini. Maka diperlukanlah aturan-aturan agar terciptanya hubungan antar Negara-negara yang harmonis dan dinamis. Perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk aturan-aturan dalam hukum internasional, salah satunya ialah Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. Untuk memudahkan dalam melakukan hubungan antar Negara, maka Negara-negara tersebut mengirim dan menerima perwakilan asing dinegaranya masing-masing. Dan untuk menghormati tugas dari perwakilan asing di Negara penerima maka diberikanlah hak keistimewaan dan hak kekebalan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi dari perwakilan asing tersebut. Salah satu perwakilan asing yang ada di Provinsi Riau adalah Konsulat Malaysia yang berada di Pekanbaru. Peninjauan kembali diperlukan terhadap praktek pemberian hak-hak tersebut agar tetap terpeliharanya nilai-nilai yang terdapat dalam konvensi Wina 1963 ini. Maka sejauh mana peranan Konvensi Wina 1963 ini dalam praktek pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap Konsul Malaysia di Pekanbaru merupakan dasar pemikiran penulis mengangakat judul ini. Penelitian ini dilakukan penulis dengan langsung meneliti terjun kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara sebagai data primer yang dihimpun langsung dari Kepala Konsulat Malaysia di Pekanbaru. Sedangkan data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahan bacaan, literature serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah ini. Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Konvensi Wina 1963 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap praktek pemberian hak-hak tersebut kepada Konsul Malaysia di Pekanbaru, meskipun dalam konvensi tersebut dinyatakan praktek pemberian hak-hak tersebut berdasarkan kepada asas timbal balik, namun disisi lain terdapat permasalahan berupa berbedanya sistem administrasi diantara kedua Negara. Rendahnya mutu administrasi dan tidak terkodifikasinya aturan yang mengatur tentang hubungan konsuler di Indonesia merupakan sebuah masalah yang harus cepat dituntaskan agar tidak merugikan perwakilan asing yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan pelayanan administrasi dan perizinan yang satu atap atau yang bersifat online, sehingga semua urusan tidak berbelit dan rumit selain itu juga perlu dilakukan pengkodifikasian aturan hukum yang berhubungan dengan hubungan konsuler di Indonesia agar menjamin adanya kepastian dan keteraturan hukum.

Actions (login required)

View Item