PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NAGARI PASCA PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 9/2000 Sebuah Studi Konflik dan Resolusi Konflik Pengelolaan Ulayat Nagari

Afrizal, Afrizal (2014) PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NAGARI PASCA PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 9/2000 Sebuah Studi Konflik dan Resolusi Konflik Pengelolaan Ulayat Nagari. Working Paper. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Unpublished)

PDF (PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NAGARI PASCA PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 9/2000 Sebuah Studi Konflik dan Resolusi Konflik Pengelolaan Ulayat Nagari) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan situasi konflik dan pemecahan konflik pengelolaan Harta Kekayaan Nagari antara panghulu dengan pemerintah nagari clan mengungkapkan kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi resolusi konflik tersebut di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, kabupaten 50 Kota. Metode penelitian yang telah dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan dan dengan menerapkan prinsip trianggulasi dalam mencapai keabsahan data. Penelitian telah dilakukan pada bulan Juni 2006. Sebagian data berasal dari penelitian yang telah pemah saya lakukan di Nagari Sungai Kamuyang pada tahun 2002 ketika saya melakukan penelitian untuk menulis disertasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi konflik antara pemerintah nagari dengan organisasi pimpinan adat, yakni Lembaga Adat Nagari (LAN) berkenaan dengan pengelolaan Harta Kekayaan Nagari. Konflik disebabkan oleh implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, No. 9/2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Esensi dari konflik tersebut adalah perebutan otoritas terhadap Harta Kekayaan Nagari antara pemeritnah nagari dengan lembaga pimpinan adat atau LAN. Dengan mengacu kepada perda No. 9/2000, Wali Nagari Sungai Kamuyang mengambil alih otoritas terhadap pengelolaan Harta Kekayaan Nagari dari lembaga pimpinan adat, yaitu LAN. Lembaga pimpinan adat tersebut mempertahankan otoritasnya dengan menuntut Wali Nagari untuk mengakui otoritasnya tersebut. Penyelesaian konflik, dengan demikian, dari kacamata LAN, adalah dengan pemerintah Nagari mengakui otoritas panghulu terhadap tanah ulayat nagari di Sungai Kamuyang, berdasarkan hal itu kesepakatan mengenai penmgelolaan tanah ulayat dapat dilakukan. Pemerintah nagari tidak bersedia mengakui otoritas panghulu atas tanah ulayat, karena, menurut mereka, otorias terhadap tanah ulayat adalah di tangan pemerintah nagari. Tidak ada lembaga atau tokoh-tokoh masyarakat di nagari yang berusaha untuk memediasi konflik ini. Akibatnya, konflik antara kedua lembaga nagari tersebut berkepanjangan dengan ninik mamak menarik dukungan terhadap pemerintah nagari, dan ini mengakibatkan tidakjalannya kebijakan pemerintah nagari.

Actions (login required)

View Item