STUDI PERGESERAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI PEMERINTAH KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK)

Yoserizal, Yoserizal and Sadri, Sadri and Putera, Roni Ekha and Videlta, Witma (2014) STUDI PERGESERAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI PEMERINTAH KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK). Working Paper. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Unpublished)

PDF (STUDI PERGESERAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI PEMERINTAH KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11Kb)

Abstract

Dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah membawa pergeseran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Sumatera Barat. telah menirnbulkan pergeseran peran pemerintahan pada level yang lebih rendah yaitu pernerintah kecamatan, Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran kewenangan pemerintah kecamatan dengan adanya penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Jo . Undang-undang 32 Tahun 2004 dan implikasinya dari pergeseran tersebut terhadap hubungan pemerintah kecamatan dengan pernerintahan level lainnya. Penelitian ini mengunakan metode kualitif dengan tipe penelitian deskriptif. dengan maksud dapat menggambarkan secara jelas fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan data diperoleh melalaui observasi langsung ke lapangan. wawancara dengan informan dan telaah dokumentasi yang kemudian diolah rnenjadi laporan penelitian. Temuan penelitian di lapangan menunjukkan pergeseran kewenangan pernerintah kecamatan secara normatif disebabkan oleh penerapan Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang rnenjadikan kewenangan pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah dengan pelimpahan kewenangan dari bupati. Di sisi lain pergeseran kewenangan juga terjadi pada pemerintahan nagari yang nota benenya rnerupakan level pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di daerah. Pemerintahan Nagari rnenerima kewenangan yang hampir sarna dengan pemerintahan kecarnatan namun berbeda dalam scope atau wilayah kerja. pemerintah kecamatan rnelaksanakan kewenangan di lingkungan kecamatan dan lintas nagari sedangkan pernerintahan nagari hanya berwenang dalam nagarinya saja. Namun kasus yang terjadi di lapangan adalah masih ada kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan antara permerintah kecamatan dan pemerintahan nagari. hal ini disebabkan oleh belum adanya Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) sehingga masing-masing level pemerintahan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang ada, akibatnya kewenangan yang diatur menjadi rancu dan sulit untuk rnernbedakan antara kewenangan yang merupakan hak nagari, kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian pergeseran kewenangan pemerintah kecamatan ini juga akan berimplikasi terhadap hubungannya dengan pemerintah pusat. kabupaten, muspika dan pernerintahan nagari. Atas temuan itu. maka penelitian ini mengusulkan pada pemerintah daerah perlu membuat buat Juklak dan juknis tentang pelaksanaan kewenangan baik itu kewenangan pemerintah kecamatan maupun pemerintahan nagari.

Actions (login required)

View Item