PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I-A PADANG

Madjid, Neni Vesna (2014) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I-A PADANG. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

PDF Download (1285Kb) | Preview

Abstract

Abstrak Hubungan perburuhan tidak akan lepas daripada konflik. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian konflik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang membawa spirit menjamin penyelesaian perselisihan industrial menjadi adil, cepat dan murah. Untuk tahap awal, maka dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Propinsi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang (PHI pada PN. Kelas I-A Padang) telah menangani 105 perselisihan dalam kurun waktu 2006-2010, dimana perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan perkara mayoritas yang paling banyak ditangani. Mengingat maraknya perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ditangani oleh PHI pada PN. Kelas I-A Padang, makan perlu kiranya untuk meneliti bagaimana praktek PHK oleh Pengusaha yang diselesaikan di PHI pada PN. Kelas I-A Padang dan bagaimana pula efektivitas PHI pada PN. Kelas I-A Padang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis sosiologis (Socio- Legal Research), yaitu merupakan penelitian pelaksanaan norma hukum sehubungan dengan keberadaan penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial pada PHI pada PN. Kelas I-A Padang. Disamping itu penelitian ini bersifat deskriptif guna memaparkan semua gejala dan fakta yang dapat disimpulkan sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial di PHI pada PN. Kelas I-A Padang dengan menggunakan data primer dan sekunder serta wawancara sebagai alat teknik pengumpul data. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 101 perkara PHK sepihak oleh pengusaha, tidak satupun didahului oleh sebuah penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang demikian batal demi hukum (Pasal 155 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Dalam praktiknya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI pada PN. Kelas I-A Padang oleh sebagian pihak yang berperkara masih dianggap rumit, terutama dalam pembuatan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan sehingga hal ini juga menyulitkan bagi hakim untuk memberikan pertimbangan dalam putusannya. Adanya biaya bagi nilai gugatan yang nilainya diatas Rp. 150 juta maupun biaya-biaya lain dan kecendrungan memecah gugatan menjadi 2 (dua) atau lebih, mengindikasikan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses ini bagi pekerja maupun pengusaha tidaklah murah. Jika perkara bisa diselesaikan secara damai di PHI pada PN. Kelas I-A Padang, maka sebuah perkara bisa selesai dalam jangka waktu 1 minggu, jika tidak, sebuah perkara bisa selesai dalam jangka waktu bertahun- tahun, karena pekerja ataupun perusahaan melakukan upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali. ix Abstract Industrial Relation betwen the man worker and the Bussnisman not escape rather than conflict. In Indonesia, conflict resolution mechanisms are regulated in Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement that brings the spirit of ensuring settlement of industrial disputes that is fair, fast and cheap. For the initial stage, will be established Industrial Relations Court in the District Court based in the provincial capital Industrial Relations Court in the District Court of Class IA Padang (PHI on PN. Padang Class IA) has dealt with 105 disputes in the period 2006-2010, in Which disputes termination of employment (FLE) is the most the majority of cases handled. Increasingly termination of employment disputes are handled by PHI on PN. Class IA Padang, that is necessary to examine how the practice of termination of employment by the Bussnisman who settled in the PHI on the PN. Class IA Padang and how well the effectiveness of PHI on PN. Class IA Padang in resolving industrial relations disputes. Research conducted using the method of sociological juridical (Socio- Legal Research), which is a research implementation of legal norms with respect to the existence industrial dispute Settlement at PHI on PN. Class I-A Padang. Besides, this research is descriptive in order to expose all the symptoms and facts that can be summed up regarding with the settlement of disputes Industrial relations in the PHI in PN. Class IA Padang using primary and secondary data and interviews as a means of data collection techniques. Based on the research results can be seen that 101 cases of unilateral termination by the Bussnisman, none of them preceded by a determination from the Institute of Industrial Relations Disputes Settlement as mandated by Article 151 paragraph (3) of Act No. 13 of 2003 on Employment, Termination of employment so that thus null and void (Article 155 paragraph 1 of Act No. 13 of 2003 on Employment). In practice the process of settlement of industrial disputes in the PHI in PN. Class IA Padang by some of the litigants is still considered to be complicated, especially at undertake of a lawsuit, answers, replik, closing argument, and conclusion so that it also makes it difficult for judges to give consideration in its decision. The cost for the lawsuit worth over Rp. 150 million and kontinyensi cost as well as a tendency to break lawsuit into 2 (two) or more, indicates the cost to be incurred in this process for workers and employers is not cheap. If the matter can be settled peacefull means at PHI on PN. Class IA Padang, then a case can be solved within a week, if not, a case could be solved within a period of many years, because the man worker or the company to bring a legal process to extraordinary remedy (Peninjaun Kembali).

Actions (login required)

View Item