PENGUATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NAGARI SEBAGAI ORGANISASI PUBLIK DALAM RANGKA PENlNGKATAN MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Asmawi, Asmawi and Nofialdi, Nofialdi and Helma, Helma and Yoserizal, Yoserizal (2014) PENGUATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NAGARI SEBAGAI ORGANISASI PUBLIK DALAM RANGKA PENlNGKATAN MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Working Paper. Fakultas ISIP. (Unpublished)

Microsoft Word (PENGUATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NAGARI SEBAGAI ORGANISASI PUBLIK DALAM RANGKA PENlNGKATAN MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (37Kb)

Abstract

Pemerintahan nagari merupakan unit pemerintahan terendah dalam jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan ini telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa misalnya, pemerintahan nagari piganti dengan pernerintahan desa. Kemudian, kurang lebih 16 tahun diterapkannya pemerintahan desa, di era reformasi, pemerintahan desa dikembalikan lagi ke pemerintahan nagari yang ditandai dengan dicanangkannya Peraturan Daerah (Perda) Np.9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai sebuah organisasi publik yang berfungsi mempantu melayani masyarakat nagari, keberadaan lembaga pemerintahan nagari dewasa ini memang menarik untuk dikaji ulang, terutama dafam kaitannya dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap karya lembaga pcmerintahan tersebut. Menpan dalam Lampiran Sural Keputusannya No:KEP/25/M.P AN/2/2004 misalnya, rnensinyalir bahwa pelayanan publik oleh aparatur pernerintahan dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan dan belum dapat memenuhi kualitas ...

Actions (login required)

View Item