KONSTRUKSI SOSIAL KORUPSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT

Liesmana, Roza and rawan, Poppy I (2014) KONSTRUKSI SOSIAL KORUPSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT. Working Paper. Fakultas ISIP. (Unpublished)

Microsoft Word (KONSTRUKSI SOSIAL KORUPSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (30Kb)

Abstract

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik masih terjadi dikarenakan meluasnya praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik yang akhimya semakin mencoreng image masyarakat terhadap birokrasi publik. KKN tidak hanya telah membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya tetapi juga masyarakat harus membayar lebih mahal pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta. Berbagai pemaknaan korupsi dari masyarakat dan aparat birokrasii pad a akhirnya menyebabkan perbedaan pandangan dalam memahami terjadinya korupsi dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Konstruksi sosial masyarakat dan aparat yang kontradiktif tentang korupsi kemudian menyebabkan praktik KKN sebagai sesuatu hal yang wajar. Perlu dilakukan penelitian untuk memahami konstruksi sosial masyarakat tentang korupsi dalam praktik penyelenggaraan pelayanan perijinan di Kota Padang dan Kabupaten Solak. Luaran dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan apakah pelayanan publik saat ini telah sesuai dengan konsep, paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good And Clean Governance) serta harapan masyarakat dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi. Penelitian menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survey. Pendekatan kualitatif digunakan metode deskriptif interpretatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam beberapa hal kualitas pelayanan publik cenderung membaik, secara umum praktik penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas dan responsivitas pemerintah kota dan kabupaten walau sudah cukup baik namun perlu peningkatan terutama pemberian tanggapan positif dalam bentuk implementasi kebijakan pemerintah daerah yang aspiratif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek pelayanan publik. Budaya suap dan rente dalam birokrasi sebagai bentuk korupsi tampaknya masih dengan mudah ditemukan dalam banyak praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Ini terjadi karena perbedaan pemaknaan tentang korupsi dari aparat maupun dari masyarakat pengguna layanan. Akhirnya fenomena ini menciptaka sebuah konstruksi sosial bahwa korupsi bagi aparat maupun masyarakat dianggap sebagai sebuah kewajaran. Kewajaran berlangsung secara kontinyu dalam setiap interaksi sosial antara warga dengan pemerintah dan melembaga. Akibatnya perlu kebijakan yang holistic untuk mengatasinya

Actions (login required)

View Item