ardimis, angga pebri
(2014)
PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT
AREA PADANG.
Other thesis, Fakultas Ekonomi.
Abstract
Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut ini:
1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai tetap sudah sesuai dengan ketentuan
Umum Perpajakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pada PT.PLN (Persero) Area Padang, perhitungan Pajak PPh pasal 21 atas
pegawai tetap telah dihitung oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera
Barat menggunakan software yang terkomputerisasi yang dikelola oleh
Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai pada bulan Juli 2012. Akan tetapi
pelaporannya masih dilaporkan oleh PT.PLN (Persero) Area Padang, yang
merupakan tanggung jawab Bagian Keuangan.
3. Terhitung bulan Mei 2013 PT.PLN Wilayah Sumbar Area Padang tidak lagi
Menghitung dan Melaporkan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, tetapi sudah
dilakukan di PT.PLN Wilayah Sumbar, PPh Pasal 21 yang dilaporkan hanya
PPh Pasal 21 Atas Tenaga Ahli.
4. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tenaga Ahli adalah 50% dikali tarif Pasal 17
yang selanjutnya dikali Penghasilan Bruto.
5. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21
dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
75
Actions (login required)
 |
View Item |
