Noris, Eko
(2014)
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN ENERGI DI KABUPATEN DHARMASRAYA”.
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
( Eko Noris, 07940125, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 61 halaman, 2012 )
ABSTRAK
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu masyarakat harus mempergunakan sumber daya alam tersebut sebaik-baiknya dan menjaganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Salah satu bahan tambang adalah batu bara.istilah batu bara merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu coal. Batu bara merupakan suatu campuran padatan heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat/grade yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasi. Untuk mendapatkan suatu izin pemilik perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya yaitu tentang Pengelolaan Pertambangan Batu Bara sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dinas ESDM bapakn sunerdi bahwa masih banyak perusahaan yang tidak dapat izin karena belum mencukupi dan/ atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.Untuk itu permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian izin pertambangan batu bara, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin pertambangan batu bara serta cara pemerintah kabupaten Dharmasraya mengatasi kendala yang terjadi dalam usaha pertambangan. Metode ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui pengeditan data dan dianalisis secara kualitatif agar dapat disajikan secara sistematis, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat dari peneltian. Dari hasil peneltian diketahui penerapan Pelaksanaan Pemberian izin Pertambangan Batu bara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 belum sesuai dengan mana mestinya kerana masalah kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait.
Actions (login required)
 |
View Item |
