PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG

Muhammad, Fadel (2014) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

PDF Download (186Kb) | Preview

Abstract

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG (Fadel Muhammad, 0910112092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 halaman, Tahun 2012) ABSTRAK Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil dasar dari Undang-Undangn Dasar 1945 dan yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 53 nya secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang merupakan peraturan yang mengatur permasalahan umum yaitu tentang rokok, hal ini menimbulkan konsekuensi logis terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada skripsi ini, yaitu: 1. Apa akibat hukum dari tidak terdapatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. 3. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan meneliti langsung ke lapangan serta mendapatkan arsip-arisp maupun berkas yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang dengan metode pendekatan data primer dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa adanya partisipasi masyrakat dapat mengakibatkan peraturan tersebut cacat secara prosedural, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat dapat saja dijadikan alasan untuk judicial review atau melakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan bentuk nyata dari prinsip otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang memang terlibat secara langsung, namun, keterlibatan nyata masyarakat hanya sebatas dalam pembentukan rancangan, memang dalam pembahasan masyarakat ikut serta namun hanya sebatas hadir dan memenuhi undangan dari DPRD Kota Padang Panjang PUBLIC PARTICIPATION IN THE FORMATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2009 ABOUT SMOKE-FREE ZONE AND SMOKING AREA CODE IN PADANG PANJANG Fadel Muhammad, 0910112092, Law Faculty of Andalas University, 62 Pages, Year 2013) ABSTRACT Public participation is one of the important elements that must be considered in the formation of local regulation, public participation in the formation of legislation taking basis from Constitution and are further regulated by Law statute number 10 of 2004 about the establishment of legislation, in Article 53 rules Public Participation in Legislation Formation including local regulations clearly, Regional Regulation Number 8 of 2009 about Smoke-Free Zone and Smoking Area Code in Padang Panjang Town is a common issue regulations governing is about cigarettes, This raises a logical consequence to society, so that raises the question of how the role and participation in the establishment of that local regulations. The issues to be presented in this thesis is: 1. What are the legal consequences of there is no people's participation in the formation of legislation. 2. What are the forms of community participation in the process of establishing local regulations. 3. How is the implementation of public participation in the process of formation of Regional Regulation Number 8 of 2009 about Smoke-free Zone and Smoking Area Code in Padang Panjang. This Thesis using type of empiris yuridis research by examining directly into the field, and get the files relating to the establishment of Regional Regulation Number 8 of 2009 about Smoke-Free Zone and Smoking Area Code in Padang Panjang with the data approach primary and secondary data, including primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this research is that the formation of legislation without the participation of the community may lead to the regulation procedurally flawed, therefore the laws are made in the absence of public participation can be used as an excuse for judicial review or for testing to the Constitutional Court or the Supreme Court as an institution of judiciary is guaranteed in the Constitution of 1945. That public participation in the establishment of local regulations is the real of autonomy principle. Public participation in the establishment of Regional Regulation Number 8 of 2009 About Smoke-Free Zone and Smoking Area Code in Padang Panjang is directly involved, however, only a real community involvement in the formation of the draft, did participate in the discussion of the public but only limited to attend and meet invitation from Padang Panjang Town Council.

Actions (login required)

View Item