Rudi, Mai
(2014)
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA KARYAWAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT DENGAN PIHAK KETIGA.
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
No. Alumni Universitas:
(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang/22 Mei 1989 (f) Tanggal Lulus: 10 April 2012
(b) Nama Orang Tua: Tasman dan Salma (g) Predikat Lulus: Dengan Pujian
(c) Fakultas: Hukum (h) IPK: 3.70
(d) PK: Hukum Perdata Murni (i) Lama Studi: 3 tahun 8 bulan
(e) No BP: 0810112154 (j) Alamat: Dangau Teduh Jl. Marsawa No 12 Rt 002 Rw 004, Padang
Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas PT Kereta Api antara Karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dengan Pihak Ketiga
(Mai Rudi, Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, 2012)
ABSTRAK
Kebutuhan akan perumahan terasa sangat mendesak mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan akan rumah ialah dengan membangun perumahan yang dapat digunakan baik untuk kepentingan pribadi, pihak tertentu atau untuk disewakan. Rumah yang disewakan kepada masyarakat haruslah dibuat suatu perjanjian disebut dengan perjanjian sewa menyewa.PT Kereta Api memberi fasilitas rumah dinas kepada karyawannya bertujuan untuk memperlancar pekerjaan pegawai yang berkaitan dengan tugas yang diembannya.Namun dalam perkembangannya, penggunaan rumah dinas banyak menyimpang dari tujuan awalnya.Dimana rumah dinas tersebut oleh karyawan disewakan kembali kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik.Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik dimana “penyewa dengan cara apapun dilarang menyewakan kembali dan atau memindahkan hak penghunian atas rumah yang disewanya kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pemilik”.Permasalahan dalam penelitian adalah:1)Bagaimana kekuatan yuridis perjanjian sewa menyewa rumah dinas antara Karyawan PT Kereta Api (Persero) Divre II Sumbar dengan pihak ketiga,2)Bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian sewa menyewa rumah dinas PT Kereta Api (Persero) Divre II Sumbar.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif,dengan sifat penelitian deskriptif.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:1)Kekuatan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas antara karyawan PT Kereta Api (Persero) Divre II Sumbar dengan pihak ketiga mempunyai kekuatan hukum yang tidak kuat hal ini dikarenakan perjanjian hanya dilakukan secara lisan oleh para pihak. Selain itu perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara karyawan dengan pihak ketiga tidak memenuhi unsur-unsur syarat syahnya suatu perjanjian seperti yang dituangkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kausa yang halal dimana objek sewa yang disewakan oleh karyawan PT Kereta Api (Persero) Divre II Sumbar kepada pihak ketiga bertentangan dengan Pasal 9 PP Nomor 44 Tahun 1994,Pasal 823 dan 827 KUHPerdata sehingga perjanjian sewa menyewa rumah dinas yang dilakukan oleh karyawan PT Kereta Api (Persero) Divre II Sumbar dengan pihak ketiga batal demi hukum.2)Proses Penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian sewa menyewa rumah dinas PT Kereta Api (Persero) Divre II Sumbar ditempuh melaui dua jalur yaitu.1)Dilakukan secara damai melalui negosiasi,rekonsiliasi dan mediasi.2)melalui pengadilan.
Actions (login required)
 |
View Item |
