FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Randa, Gusti (2014) FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

PDF Download (444Kb) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Mengenai hal pertahanan dan keamanan merupakan urusan pemerintahan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyatakan peran dari pemerintahan daerah. Itu berarti tidak saja kewenangan dari pemerintah pusat yang berwenang dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah Fungsi pemerintahan daerah dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dan Bagaimanakah Hubungan Fungsi Pemerintah Daerah dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Penulis menggunakan jenis penelitian Normatif atau pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Fungsi Daerah Dalam Menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut bahwa Fungsi pemerintahan daerah dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam menciptakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan rasa aman dan tenteram tersebut pemerintahan daerah melakukan kerja sama dengan instansi lain yang ada di daerah dan dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan Fungsi pemerintahan daerah dengan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut terwujud melalui kerja sama demi terwujudnya tujuan nasional yaitu mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan dengan menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan di daerahnya, segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan di daerahnya, dan melaporkan pelaksanaannya kepada menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Actions (login required)

View Item