PENEGAK HUKUM TERHADAP KORPORASI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN UDARA DIDAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Suryani, Nilma and Dewi, Laksmi and Afrianita, Reri (2014) PENEGAK HUKUM TERHADAP KORPORASI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN UDARA DIDAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA. Working Paper. Fakultas Hukum. (Unpublished)

Microsoft Word (PENEGAK HUKUM TERHADAP KORPORASI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN UDARA DIDAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (34Kb)

Abstract

lndonesia sebagai negara berkembang terus berbenah diri dengan melakukan pernbangunan di segala bidang seperti industri, tranportasi. pertanian, perekonomian. dan lain-lain. Dalam melakukan pembangunan di bidang industri dan transportasi mempunyai dampak terhadap pencemaran udara berupa asap yang dikeluarkannya. Pencemaran udara dari industri merupakan pencemaran udara statis sedangkan yang dikeluarkan oleh transportasi merupakan pencemaran udara y ang bergerak. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai lbu Kota Negara lndonesia menjadi pusat dari segala kegiatan dan menjadi tujuan dari masyarakat lndonesia. Padatnya penduduk dan macetnya lalu lintas rnenyebabkan langit Jakarta menjadi kelam karena asap knalpot yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor baik prihadi maupun angkutan umum. Angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, Bianglala, Mayasari Bhakti dan lain¬-lain merupakan milik perusahaan atau koperasi termasuk ke dalam korporasi. Sabjck hukum telah mengalami perluasan korporasi pun dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Korporasi angkutan umum yang mengeluarkan asap melebihi emisi gas buang kendaraan umum berdasarkan Undang-undang No,23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipidana. Karena sudah semakin hitamnya langit Jakarta dan penegakan hukum terhadap korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara di daerah Khusus lbu Kota Jakarta belum terlaksana dan UUTPE, UUTPN, UUTPK, UU Hak Cipta juga mengatur korporasi dapat dipidana tapi belum pernah korporasi disidik dan diajukan ke pengadilan, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan permasalahan (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi angkutan umum yang telah menyeabakan pencemaran udara. (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran udara, (3) Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh korporasi angkutan umum. Penelitian ini telah dilakukan dengan pendekatan penelitian hukum normatif (legal reseach) dan pendekatan penelitian hukum sosiologis (socio legal reseach). Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yakni berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan pencemaran udara yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan l.ingkungan Hidup, koordinasi dan sinkronisasi peraturan antara Dishub, BPLHD, KLH sebagai Penyidik Pengaw\ai Negeri Sipil dengan Polri sebagai penyidik serta upaya apa yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi dan menanggulangi pencemaran udara yang sudah melebihi ambang batas serta merupakan negara ke-3 polusi udara di dunia. melakukan pcnanukapan terh.idap ....

Actions (login required)

View Item