SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Siregar, Lisdhani Hamdan (2014) SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

PDF Download (323Kb) | Preview

Abstract

ABSTRACT After amandement Indonesian Constitution of 1945, there’s a new institution as known as Constitutional Court which is the authority arranged as explicit in Article 24C Constitution of 1945 where the regulation of explanation about it was arranged in Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 about Constitutional Court. The one of Constitutional Court authority, commonly it called as a duty is gives a verdict for Indonesian Legislative Assembly opinion about guess of inlegallity by doing President and or without Vice President. This establishment of constitutional court is realizes the supremacy of law as mandated by Indonesian Constitution of 1945, as in Article 1 Paragraph (3). The set of problem will be described in this thesis, are: 1. How did the settlement process of Indonesian Legislative Assembly petition about guess of inlegallity by doing President and or without Vice President based on Indonesian Constitution of 1945; 2. How did the characteristic of constitutional court’s verdict relate to dismissal President and or without Vice President in their period; 3. How did the Constitutional Court’s verdict binding relate to dismissal President and or without Vice President in their period. Writer used research type of Yuridis Normative which is researched for all validity norm with library study approach where it research just only form literature material or secondary data. It was include primary, secondary, dan tertier law material. Forn the outcome of research for the set of problems which is described before, that Constitutional Court has a duty to gave a verdict where is it will be determined that if the guess proven or not, it has a consequen to held or not plenary session by Indonesian Legislative Assembly. About the characteristic or Constitutional Court’s verdict was juridical final. Constitutionan Court’s Verdict has relative character or haven’t a strength binding for The People Advisory Assembly as the last institution in settlement process for dismissal President and or without Vice President in their period to follow the Constitutional Court’s verdict, except to held plenary session like Indonesian Legislative Assembly’s opinion. That is a consequency of Article 7B Paragraph (6) Indonesian Constitution of 1945.. ABSTRAK Setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, muncul sebuah lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang lazimnya disebut sebagai kewajiban adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak lain adalah demi mewujudkan supremasi hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3). Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana proses penyelesaian permohonan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar. 2. Bagaimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 3. Bagaimana bentuk kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan putusan yang akan menentukan apakah dugaan tersebut terbukti atau tidak yang berimplikasi akan diadakannya siding paripurna atau tidak oleh DPR. Terkait sifat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final secara yuridis. Putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifatnya yang relatif atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang berada pada akhir proses perkara pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam hal penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana usulan Dewan Perwakilan Rakyat hal tersebut merupakan implikasi dari Pasal 7B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Actions (login required)

View Item