REHULINA TARIGAN, RIANITA
(2014)
PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA JAKARTA.
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA JAKARTA
(Rianita Rehulina Tarigan; No. BP 0810112089; Fakultas Hukum Universitas Andalas; 63 halaman; Tahun 2012)
ABSTRAK
Lahirnya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan jawaban dari salah satu solusi untuk menangani perkara utang piutang yang muncul di tengah masyarakat. Konsekuensi tersebut menuntut adanya upaya penyelesaian perkara secara cepat, efisien, efektif, adil, dan terbuka. Dalam putusan permohonan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim,ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan Kurator untuk menyelesaikan perkara utang piutang yang dialami debitur pailit. Hakim Pengawas bertanggung jawab dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan kurator. Hakim Pengawas bertanggung jawab hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang - Undang Kepailitan serta terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas terhadap Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan kendala yang dihadapi serta penyelesaiannya. Adapun metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori- teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni dengan menggambarkan segala tindakan yang dilakukan Hakim Pengawas dalam mengawasi kerja kurator. Penulisan ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk mendapatkan hasil data yang lengkap. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, dari kedua kasus terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas yakni mengeluarkan penetapan – penetapan, memberi izin dan persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh Kurator, mengangkat Penilai/Juru taksir, memimpin rapat kreditur, dan menerima laporan kerja dari kurator serta dapat memperpanjang jangka waktu penyerahan laporan jika diperlukan. Kedua, kendala yang dihadapi Hakim Pengawas diantaranya tidak segera selesainya verifikasi utang dan kurator tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu. Kendala ini tidak hanya disebabkan oleh kurator saja tetapi juga oleh debitur pailit maupun kreditur serta pihak lain yang terkait yang tidak dapat bekerja sama dengan baik. Ketiga, adapun bentuk penyelesaiannya adalah dicari/diselidiki hal – hal yang memperlambat proses verifikasi tersebut kemudian dibuat/dirundingkan alternatif penyelesaiannya dan Hakim Pengawas dapat memberi pertimbangan beberapa hal terkait dengan kinerja kurator .
ABSTRACT
Emergence bankruptcy law is an answer to solving payable and receivable problem in society. Consequences strive for solving expeditious, effective, balance and transparency.
In verdict bankruptcy was appointable a commerce jurisdiction and curator to solve problem that had been debtors. But, implementation of assignments and competences commerce jurisdiction is not easy. Problem in this paper are monitoring or controlling from commerce jurisdiction to curator within arrangement and solving bankrupt properties, obstacles and solution. Approximation method in this paper is socio legal research.
Bankruptcy law said that commerce jurisdiction has responsibility to monitoring or controlling everything about arrangement and solving that curator do. An commerce jurisdiction must be have capability and accurately in doing monitoring or controlling and can make good relation with all of parties after verdict. An commerce jurisdiction just had responsibility accord with bankruptcy law and concerning decision that they made. About all of disservice bankrupt properties become curator responsibilities.
Actions (login required)
 |
View Item |
