Zed, Novialdi
(2014)
PELAKSANAAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0304/AGAM DI KOTA BUKITTINGGI.
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
PELAKSANAAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0304/AGAM DI KOTA BUKITTINGGI
Novialdi Zed. 0810112064. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Administrasi Negara).
72 Halaman. Tahun 2013
ABSTRAK
Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai dasar pendisiplinan prajurit yang baik dan benar. Kedisiplinan sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya misi pemerintah tergantung dari aparatur negara itu sendiri. Khususnya aparat hankam seperti TNI. Usaha Lembaga Legislatif DPR RI dan Pemerintah Akhir-akhir ini untuk perlunya membahas RUU Disiplin Militer sehingga profesionalisme prajurit TNI lebih meningkat dan tidak ada lagi kasus indisipliner serta penegakan supremasi hukum menjadi lebih kuat. Oleh karena itu maka penulis akan berusaha menuangkan bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0304/ AGAM DI KOTA BUKITTINGGI” dengan rumusan masalah (i)Bagaimanakah pelaksanaan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0304/Agam? (ii)Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0304/Agam? Pelaksanaan hukum disiplin militer terhadap pelanggar disiplin prajurit militer di kesatuan Komando Distrik Militer 0304/Agam sesuai dengan buku pegangan yaitu Perkasad/1/II/2009 yang merupakan peraturan pelaksana dari, keputusan panglima nomor Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Tentara Nasional Indonesia. Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kesatuan 0304/ Agam berasal dari Undang-undang no 26 tahun 1997 Tentang Peraturan Disiplin Militer. Hambatan yang terjadi dalam tubuh kesatuan Kodim 0304/Agam adalah. Hambatan yang bersifat internal berupa kurangnya kordinasi pada saat pemberian hukuman antar seksi-seksi dalam kesatuan. Perwira yang berada dalam dinas sehingga tidak dapat ditarik ke pusat kesatuan untuk diberitahukan tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukannya. Serta adanya Perwira yang lari sebelum dua hari setelah diberitahukan tentang pelanggaran atas hukuman disiplin murni yang telah ia lakukan.
Actions (login required)
 |
View Item |
