APRISMA, APRISMA
(2014)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PROSES EKSEKUSI HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT.
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PROSES EKSEKUSI HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT
INTISARI
Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan tersebut bank harus mempertanggungjawabkannya karena dananya berasal dari masyarakat. Selain itu fungsi bank adalah sebagai penggerak pembangunan nasional untuk meningkatkan perekonomian, menjaga stabilitas nasional demi kemakmuran masyarakat. Pada saat memberikan kredit Bank akan menganalisis nya dengan melihat watak, kemampuan, modal , jaminan, dan kondisi ekonomi dari si debitur. Jaminan merupakan pengganti ketika debitur mengalami kegagalan dalam pengembalian kredit nya. Salah satu bentuk jaminan kebendaan tersebut adalah Hipotek Kapal Laut, dengan ukuran 20 m³ dan telah didaftar pada kantor Syahbandar. Ketika debitur wanprestasi atas utangnya, kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana tata cara eksekusi hipotek atas kapal laut yang dijadikan jaminan kredit pada lembaga perbankan, dan untuk menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi hak kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hipotek kapal laut, serta untuk menjelaskan perlunya peraturan tentang penahanan kapal untuk kelancaran eksekusi hipotek kapal laut dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data primer diperoleh dengan melalui teknik wawancara terhadap orang-orang yang berwenang dan terkait dengan hipotek kapal laut. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa tata cara eksekusi hipotek kapal laut berdasarkan Pasal 224 HIR dengan menggunakan kekuatan Eksekutorial Akta Hipotek, dengan Parate Eksekusi Pasal 1178 ayat (2), kreditur dapat secara langsung mengajukan penjualan lelang dengan klausul kuasa sendiri ( eigenmatiche verkoop), dengan cara Litigasi yang diatur pada Pasal 118 HIR kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan dengan cara dibawah tangan atas kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi hak kreditur adalah dengan adanya pengikatan objek jaminan, dengan adanya asuransi, sebagai antisipasi ketika debitur wanprestasi. Perlunya Lembaga Penahanan Kapal untuk kelancaran eksekusi hipotek kapal laut dalam UU Pelayaran, karena kapal sifatnya benda bergerak, berlayar sampai melampaui yuridiksi suatu negara ketika dieksekusi tidak berada ditempat, sehingga terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusinya.
Kata Kunci : Hipotek Kapal Laut, Eksekusi
LEGAL PROTECTION AGAINST CREDITORS
IN THE PROCESS OF EXECUTION OF SHIP MARINE MORTGAGE
ABSTRACT
Article 1 paragraph 2 of The Act Number 10 of 1998 About Banking mention Bank is a business entity which collects funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of loans. Loans must be held accountable for the bank's funds come from the public. Besides functioning as an engine of development banks is nasonal to boost the economy, maintain national stability for the prosperity of society. At the time of its bank credit will be analyzed by looking at the character, capacity, capital, collateral, and economic condition of the debtor. Guarantee a replacement when the debtor has failed to return his credit. One form of security rights is Mortgage Marine, with a size of 20 m3 and has been listed on Syahbandar office. When a debtor defaults on its debts, creditors can directly execute the collateral objects.
The purpose of this study to explain how the procedures for the execution of a mortgage on a ship used as collateral on loans banking institutions, and to explain the efforts being made to protect the rights of mortgage lenders in the execution of the ship, as well as to explain the need for regulation of the containment vessel for the smooth ship mortgage executed in Law. 17 of 2008 on Shipping. The method used in this research is normative, with an approach that is qualitative, descriptive research with analysis. The primary data obtained through interview techniques against those who authorized and linked to mortgage ships. As for the secondary data obtained with library research. Based on these results it can be concluded that the execution of the mortgage procedure under Article 224 of ships by force eksekutorial HIR Mortgage Deed, by parate execution paragraph of Article 1178 (2), the creditor can not directly apply to the auction sale its own power clause (eigenmatiche verkoop), Litigation manner set out in Article 118 HIR creditor can file a lawsuit to the District Court, and by hand under the agreement of both parties. While efforts were made to protect the rights of creditors are guaranteed by the binding object, in the presence of insurance, as anticipated when the debtor defaults. The need for detention institutions for the smooth execution of the mortgage Ship ships in Shipping Law, because its objects moving ship, sailing up beyond the jurisdiction of a country when it is executed is not in place, thus creating legal certainty in the implementation of the execution.
Keywords: Ship Mortgage, Execution
Actions (login required)
 |
View Item |
