FITRIANI, WINDA
(2014)
RESISTENSI PEDAGANG TERHADAP KEBIJAKAN PEMKO PADANG DALAM PEMBANGUNAN PASAR BLOK I PASAR RAYA PADANG (STUDI: PEDAGANG INPRES I PASAR RAYA PADANG).
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
Gempa 30 September 2009 di Padang telah menghancurkan berbagai infrastruktur dan sarana publik. Salah satu sarana publik yang hancur adalah Pasar Inpres I. Untuk membangkitkan perekonomian Kota padang khususnya pedagang. Pemko melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang. Namun rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang ini mendapat penolakan dari pedagang itu sendiri. Penolakan ini berawal dari pembangunan kios darurat yang dilakukan oleh Pemko Padang tanpa melibatkan pedagang yang menjadi korban bencana. Penolakan ini berlanjut pada kebijakan Pemko dalam merekonstruksi Pasar Inpres I yang kini berganti nama dengan Pasar Blok I, yang menurut pedagang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana resistensi pedagang terhadap kebijakan Pemko Padang dalam pembangunan Blok I Pasar Raya Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab resistensi pedagang terhadap pembangunan Blok I Pasar Raya Padang dan bentuk-bentuk resistensi yang sudah dilakukan pedagang Pasar Inpres I untuk memperjuangkan kepentingannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi serta wawancara mendalam (tidak berstruktur). Teori yang digunakan adalah teori konflik Ralf Dahrendorf. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penyebab pedagang melakukan resistensi adalah karena tidak adanya sosialisasi tentang pembangunan kios darurat oleh Pemko Padang, harga kios di Pasar Blok I yang ditawarkan oleh Pemko terlalu mahal, dan ketidaksesuaian rancangan Pasar Blok I dengan kebutuhan pedagang. Ada tiga kondisi yang menyebabkan pedagang yang mulanya adalah kelompok semu berubah menjadi kelompok konflik, yaitu kondisi teknis (adanya pemimpin dari organisasi pedagang), kondisi politik (adanya PBHI yang memberitahukan bahwa hak pedagang ini harus diperjuangkan), dan kondisi sosial (adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antar pedagang). Adapun bentuk-bentuk resistensi pedagang Inpres I adalah resistensi lunak yaitu dengan menyerahkan kuasa pada PBHI, melakukan hearing dengan Gubernur Sumatera Barat dan DPRD Kota Padang, membangun aliansi dengan Komnas HAM, dan melakukan konfrensi pers, serta mengirimkan surat pada instansi terkait.
Actions (login required)
 |
View Item |
