WAHYUNI, SARI
(2014)
IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS SEKRETARIS NAGARI
BERDASARKAN PP NOMOR 45 TAHUN 2007 TERHADAP
PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIS NAGARI
(Studi Kasus Nagari Talang Maur, Nagari Mungka dan Nagari
Jopang Manganti Kec. Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota).
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
Sari Wahyuni, 07193014, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik-Universitas Andalas Padang. Dengan Judul Skripsi:
“Implikasi Perubahan Status Sekretaris Nagari Berdasarkan PP Nomor 45
Tahun 2007 Terhadap Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Nagari (Studi Kasus
Nagari Talang Maur, Nagari Mungka dan Nagari Jopang Manganti Kec.
Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)”. Dibimbing oleh: Dr. Asrinaldi, M.Si
dan Tengku Rika Valentina, S.IP, MA. Skripi ini terdiri dari 94 halaman
dengan referensi 11 buku teori, 5 buku metode, 3 skripsi, dan 6 situs internet.
Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Implikasi Perubahan
Status Sekretaris Nagari Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2007 Terhadap
Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Nagari di Nagari Talang Maur, Nagari Mungka dan
Nagari Jopang Manganti Kec. Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh perubahan status sekretaris nagari menjadi PNS setelah
dikeluarkannya PP Nomor 45 tahun 2007 terhadap pelaksanaan fungsi sekretaris
nagari sebagai bagian dari pelaksana pemerintahan nagari.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan
tipe penelitian studi kasus, multi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sementara teknik keabsahan data
yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan
dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini mengacu pada konsep birokrasi
di tingkat pemerintah terendah dan konsep politik birokrasi di pemerintah nagari.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa
perubahan status sekretaris nagari menjadi PNS memiliki implikasi terhadap
individu, organisasi dan rezim/pemerintahan. Implikasi terhadap individu yaitu
sekretaris nagari PNS menjadi lebih rajin dan disiplin melaksanakan tugasnya,
serta adanya kepastian kepegawaian dan gaji sehingga kesejahteraan sekretaris
nagari meningkat juga. Implikasi terhadap organisasi yang berada pada lingkup
pemerintah nagari adalah administrasi nagari menjadi lebih baik, dan pelayanan
terhadap masyarakat nagari menjadi lebih baik juga namun di antara wali nagari
dan sekretaris nagari terjadi konflik psikologis disebabkan dualisme tanggung
jawab sekretaris nagari dan juga adanya kecemburuan sosial di antara perangkat
nagari. Kemudian, implikasi terhadap rezim/pemerintahan adalah sekretaris nagari
menjadi beban APBD Kabupaten namun, sekretaris nagari menjadi penghubung
kebijakan perubahan yang datang dari pemerintah di atas nagari.
Kata Kunci : Birokrasi, Politik Birokrasi, Sekretaris Nagari
Actions (login required)
 |
View Item |
