Repository Universitas Andalas

PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ANDRIKASMI, SUKAMARRIKO (2014) PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Other thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
PDF
Download (418Kb) | Preview

Abstract

Pelaksanaan Fungsi Analisis PPATK adalah berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh PJK, PBJ sebagai pihak pelapor dan oleh Ditjen Bea dan Cukai, tanpa adanya laporan tersebut PPATK belum dapat melakukan fungsi analisisnya. Dapat dikatakan bahwa hasil analisis PPATK tersebut sangat bergantung dan merupakan hasil laporan dari pihak pelapor, pihak pelapor merupakan lembaga penyedia keuangan dan/atau jasa yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan pengguna jasa, sehingga unsur pelaporan tersebut lebih banyak kepada prinsip mengenal nasabah dan mengenal pengguna jasa, daripada prinsip penerapan hukumnya. 2. Tindak lanjut laporan hasil analisis PPATK oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan belum berjalan secara optimal dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti awal untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Hal ini sebabkan karena pada hasil analisis PPATK masih banyak ditemui kelemahan- kelemahannya, sehingga pada dasarnya laporan analisis tersebut hanya berbentuk sebagai suatu laporan aliran keuangan yang dihubungkan dengan aliran keuangan lainnya yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 3. Kendala PPATK yang mengakibatkan lemahnya kualitas hasil analisisnya adalah disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya terletak pada SDM, khususnya ahli hukum PPATK yang masih terbatas, sedangkan faktor eksternal kebanyakan 200 disebabkan oleh banyaknya temuan identitas ganda. Hal diatas dapat ditanggulangi oleh PPATK yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM yang terbatas khususnya ahli hukum, serta mendukung percepatan program satu KTP untuk nasional yang sedang digalakkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: riri rima wustari
Date Deposited: 02 Jun 2014 00:16
Last Modified: 02 Jun 2014 00:16
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/20298

Actions (login required)

View Item View Item