I MARTIN, FRESY DELAN
(2014)
PELAKSANAAN HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
(STUDI BENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI).
Other thesis, Fakultas Hukum.
Abstract
ABSTRAK
Salah satu bentuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dengan adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ini memerlukan hubungan kerjasama dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membantu tugas BNPB, di provinsi dan kabupaten di bentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk itu penulis menulis judul tersebut diatas dengan mengangkat permasalahan, yaitu1. Bagaimana pengaturan wewenang pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan bencana, 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 3. Apakah solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diproleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan hubungan wewenang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal penanggulangan bencana serta mengatasi kendala yang terjadi dalam penangulangan bencana. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu memperkuat koordinasi sesama pemerintahan (SKPD), dengan daerah Kabupaten/Kota, LSM dan swasta serta komitmen yang kuat antar Pemerintah dan masyarakat agar segala kendala yang terjadi dalam penanggulangan bencana tersebut dapat di selesaikan dengan mencarikan solusi nya, dan memaksimalkan segala potensi yang ada.
Actions (login required)
 |
View Item |
