Repository Universitas Andalas

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM MENGAWASI HARTA DEBITUR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Pada PT. Mandala Airlines register perkara No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.)

Fauza, Muhammad Rizki (2014) PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM MENGAWASI HARTA DEBITUR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Pada PT. Mandala Airlines register perkara No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.). Other thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
PDF
Download (152Kb) | Preview
[img]
Preview
PDF
Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
PDF
Download (11Kb) | Preview

Abstract

ABSTRAK PT. Mandala Airlines selaku pemohon PKPU mengetahui bahwa perusahaan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada para krediturnya, namun ketidakmampuan tersebut belumlah menjadi indikasi pailitnya perusahaan. PT. Mandala Airlines masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran hutangnya kepada para kreditur dan memungkinan untuk dapat melakukan pembayaran kepada para kreditur masih tetap ada bila dilihat dari prospek kegiatan usaha debitur. Berdasarkan Pasal 225 ayat 2 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa terhitung sejak tanggal permohonan PKPU diajukan oleh debitur dan kuasa hukumnya maka Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan PKPU sementara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, kemudian menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Pengurus untuk mengurus harta debitur bersama debitur. Diangkatnya Duma Hutapea sebagai Pengurus yang bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur. Berhubung debitur masih dianggap cakap hukum dan masih berhak mengurusi hartanya maka pengawasan harus dilakukan oleh Pengurus. Namun dalam pelaksanaannya, pengurus mendapati berbagai kendala yang menghambatnya kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai Pengurus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam mengawasi usaha debitur tugas dari Pengurus melakukan verifikasi jumlah utang debitur, mengawasi tindakan yang dilakukan debitur terhadap hartanya serta membahas tentang rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur bersama kuasa hukumnya, Pengurus mengadakan pemungutan suara/voting terhadap disetujui atau tidaknya rencana perdamaian yang ditawarkan debitur kepada kreditur. Kendala yang ditemui Pengurus adalah calon penumpang yang gagal berangkat mendesak agar uangnya dapat dikembalikan, banyaknya jumlah kreditur, alotnya pada proses rapat verifikasi serta tudingan bahwa Pengurus telah melakukan konspirasi. Penelitian ini menyarankan agar undang-undang tentang Kepailitan harus diuji lagi keberadaanya, pengaturan tentang PKPU haruslah didahulukan dari pengaturan tentang kepailitan agar tidak terjadi keraguan terhadap penafsiran undang- undang kepailitan yang telah ada, Pengurus harus lebih teliti dalam menverifikasi jumlah utang debitur serta keterbukaan informasi harus diberikan oleh Pengurus agar semua pihak dapat mengetahui proses jalannya PKPU.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: UNSPECIFIED
Depositing User: dhanie DR anie
Date Deposited: 12 Apr 2014 04:50
Last Modified: 12 Apr 2014 04:50
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/20609

Actions (login required)

View Item View Item