AGUSTI, MELISA
(2014)
PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN.
Other thesis, Fakultas Hukum.
Abstract
ABSTRAK
Setelah dijatuhkannya putusan pailit Toko Makmur dan atau Khouw The Sun oleh hakim niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka sesuai dengan amar putusan tersebut ditunjuk seorang hakim pengawas dan seorang kurator.Sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, kewenangan penuh terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit adalah berada ditangan kurator. Boedel pailit yang telah dikumpulkan oleh kurator inilah yang akan digunakan untuk melunasi utang – utang yang dimiliki debitur pailit terhadap kreditur – krediturnya. Namun dalam pelaksanaannya, kurator mendapati berbagai kendala yang menghambatnya kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai kurator tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Prundang – undangan) berkenaan dengan pokok dari masalah yang akan dibahas terkait dengan praktek di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa meski pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangannya, namun masih menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari tidak adanya batas waktu yang tegas dan jelas mengenai proses pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tersebut. Dari hasil penelitian juga diperoleh adanya kendala – kendala yang menghambat kelancaran tugas kurator diantaranya debitur yang tidak kooperatif, sulitnya kurator untuk menembus informasi karena tidak memiliki instrumen pendukung serta minimnya pengetahuan pihak – pihak tertentu yang berkaitan dengan kepailitan. Berkenaan dengan kendala – kendala tersebut, kurator dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam bertindak sehingga mendapatkan informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kurator. Penelitian ini menyarankan agar pembahasan ulang mengenai UUKPKPU ini sendiri, karena didalamnya masih menimbulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai batas waktu pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ini. Selain itu, sebaiknya kurator diberikan instrumen pendukung lain yang dapat memudahkannya dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi – informasi yang diperlukan.
Actions (login required)
 |
View Item |
