PEMETAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2012

VERNANDO, IQBAL (2014) PEMETAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2012. Other thesis, andalas university.

Preview	PDF Download (147Kb) | Preview
Preview	PDF Download (14Kb) | Preview
Preview	PDF Download (268Kb) | Preview

Abstract

ABSTRAK Iqbal Vernando, No. BP 0910842009, Pemetaan Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012, Program Studi IlmuAdministrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2013. Dibimbing oleh: Rozidateno P. Hanida, S.IP, M.PA dan Hendri Koeswara S.IP, M.Soc.Sc. Skripsi ini terdiri dari 212 halaman dengan referensi 14 Buku Teori, 4 Buku Metode, 5 Jurnal, 2 Peraturan Perundang-undangan, 36 Peraturan Daerah, 1 Peraturan DPRD, 1 Laporan Penelitian, 5 Jurnal dan Artikel serta 14 Website Internet dan Koran. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012. Kajian ini dilatar belakangi oleh peningkatan kuantitas Peraturan Daerah yang ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2010, Tahun 2011 hingga Tahun 2012 yang disertai dengan peningkatan jumlah penghargaan yang diterima pemerintah provinsi sampai Tahun 2012. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan model pengambilan keputusan kebijakan publik yang dikemukakan Michael Howlett and Ramesh. Deskripsi dan analisis terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010- 2012 menghasilkan pemetaan kebijakan yang terkategori kedalam 3 (tiga) model pengambilan keputusan kebijakan publik. Terdapat beberapa perda yang termasuk kategori model rasional, model inkremental dan model garbage can. Dari hasil Pemetaan Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012, selanjutnya dilihat tren perda berdasarkan beberapa sektor kebijakan yang dikorelasikan dengan penghargaan dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Tren perda yang dihasilkan adalah kebijakan pada sektor lain-lain yang terdiri dari 13 (tiga belas) perda yang dihubungkan dengan penghargaan yang diterima Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 dan RPJMD Tahun 2010-2015. Hasilnya adalah terdapat hubungan antara tren perda yang ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 dengan penghargaan dan RPJMD Tahun 2010-2015. Meskipun hubungan tersebut tidak meliputi keseluruhan perda yang terdapat dalam tren sektor kebijakan lain-lain. Dengan demikian perda yang ditetapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 berhubungan dengan penghargaan dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Kata kunci: peraturan daerah, model rasional, model inkremental dan model garbage can, penghargaan.

Actions (login required)

View Item