ZULFADLIL, FAUZIA HASANAH
(2014)
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE
NARKOBA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat).
Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
Abstract
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
(Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat)
( Fauzia Hasanah Zulfadlil, 1010112156, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71
halaman,2014 )
ABSTRAK
Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam
menegakkan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan
tugasnya, Polri menggunakan KUHP dan KUHAP sebagai dasar hukumnya termasuk dalam
melindungi hak-hak tersangka yang diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.
Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tidak menuliskan wewenang yang secara khusus kepada
penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, namun dalam pasal 81 disebutkan penyidik Polri
dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini. Kewenangan
penyidikan yang diberikan kepada penyidik Polri ini terkadang ditemukan tindakan melewati
batas atau terjadi perbuatan sewenang-wenang. Permasalahan yang dilihat adalah bagaimana
pelaksanaan kewenangan penyidik Dir Resnarkoba dalam proses penyidikan tindak pidana
narkotika terkait perlindungan hak tersangka, apa kendala yang dihadapi penyidik Dir
Resnarkoba dalam melaksanakan penyidikan yang terkait dengan perlindungan hak-hak
tersangka, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Dir Resnarkoba dalam memberikan
perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian
yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data
primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder diperoleh melalui
penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian sebagai berikut penyidik
kepolisian mempunyai wewenang dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan terkait
dengan hak-hak tersangka secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum
tetapi terjadi beberapa kasus dimana penyidik bertindak diluar kewenangan yang telah diberikan.
Kendala-kendala yang ditemui di lapangan dalam proses penyidikan yang terkait dengan hak
tersangka adalah sulitnya mendapat keterangan mengenai barang bukti dan jaringan narkoba dari
tersangka sehingga terkadang penyidik menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya.
Sedangkan upaya yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan perlindungan hak tersangka
adalah dengan mengusulkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan memberikan hak-hak
sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.
Actions (login required)
 |
View Item |
