PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMUNTUKMENYELESAIKANMASALAH HUKUMPEMILU DALAMPEMILUKADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013

MANSRIFESTA, RICHY (2014) PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMUNTUKMENYELESAIKANMASALAH HUKUMPEMILU DALAMPEMILUKADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.

Preview	PDF Download (51Kb) | Preview
Preview	PDF Download (76Kb) | Preview
Preview	PDF Download (135Kb) | Preview

Abstract

PELAKSANAA KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM UNTUKMENYELESAIKANMASALAH HUKUM PEMILU DALAMPEMILUKADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 (RichyMansrifesta, 0910113353, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, Tahun 2013) ABSTRAK Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) yang dibentuk oleh Badan Pengawas pemilu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (16) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu, disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sedangkan panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, pertama apa saja masalah hukum yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kota Sawahlunto, kedua bagaimana Panwaslu Kota Sawahlunto menyelesaikan masalah hukum yang terjadi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum sosiologis/empiris yaitu metode penelitian yang menekankan praktek di lapangan untuk mendapatkan data primer dari pihak yang berwenang pada kantor Panwaslu Kota Sawahlunto, dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota Panwaslu, serta penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari hasil penelitian dari para sarjana serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan penulis, setelah itu penulis menganalisa data tersebut secara kualitatif yang disusun dalam bentuk skripsi. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Panwaslu Kota Sawahlunto, bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum Kepala Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2013 lalu digolongkan menjadi tiga bentuk yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu. Penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kota Sawahlunto, Panwaslu mengadakan rapat pleno untuk menentukan jenis pelanggaran untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum. Untuk pelanggaran administrasi direkomendasikan kepada KPU, pelanggaran tindak pidana pemilu diserahkan ke penyidik Polri apabila bukti dan saksi telah mencukupi, kalau bukti dan saksi tidak mencukupi Panwaslu memberikan penindakan terhadap pelanggaran dengan memberikan arahan serta teguran terhadap pelanggaran yang terjadi. Pada pelanggaran kode etik pemilu Panwaslu menyerahkan ke Bawaslu untuk diteliti sebelum dilanjutkan ke DKPP.

Actions (login required)

View Item