POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2013 (Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang APBD TA 2013)

IFANA, NOVIA (2014) POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2013 (Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang APBD TA 2013). Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.

Preview	PDF Download (71Kb) | Preview
Preview	PDF Download (123Kb) | Preview
Preview	PDF Download (174Kb) | Preview

Abstract

ABSTRAK Novia Ifana, 0810832026, skripsi dengan judul Politik Anggaran Pemerintah Daerah Sumatera Barat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013. Sebagai Pembimbing I Irawati, S.IP, M.A dan Pembimbing II Sadri, S.IP, M.Soc.Sc. Skripsi ini terdiri dari 93 halaman. Skripsi ini menjelaskan politik anggaran pemerintah daerah Sumatera Barat dalam menyusun kebijakan anggaran, dengan melihat bagaimana politik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan APBD 2013 khususnya dalam penyusunan mata anggaran bantuan sosial (bansos). Dalam proses penyusunan anggaran, setidaknya ada empat hal yang menjadi norma dalam penyusunan anggaran yaitu, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efesiensi dan efektifitas anggaran dan pengawasan anggaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe grounded theory. Dengan mengembangkan teori dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori politik anggaran oleh Irene S. Rubin. Objek penelitian adalah pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Bappeda, Biro Bina Sosial dan DPRD. Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Anggaran merupakan instrumen pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan APBD 2013 Provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah bersama dengan DPRD telah melakukan penyusunan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun masih ada kekurangannya, seperti keterlambatan, dana salah masuk dan sulitnya mencairkan dana bansos. Dan dalam penyusunan anggaran pemerintah dinilai kurang efisien dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada, ini dapat dilihat dari penyusunan anggaran bansos yang lebih mengutamakan kegiatan yang melibatkan aktor tertentu. Namun pemerintah telah bisa dikatakan bertanggungjawab dalam menyelesaikan dana bansos yang diperuntukan untuk salah satu partai politik. Kata kunci: Anggaran, Politik Anggaran, APBD ABSTRACT Novia Ifana, 0810832026, final paper named Political Budgeting of West Sumatera Regional Government Into Regional Income and Outcome Budgeting Arrangement 2013. Guided by Irawati, S.IP, M.A as supervisor I and Sadri M. Soc. Sc as supercvisor II. This final paper consist of 100 pages. This final paper explain that political budgeting of West Sumatera provincial government into budgeting arrangement policy by seen how political budgeting did by regional government in to arrangement process of APBD 2013. Into a process of budget arrangement, at least there are four thing that become a norm. There are transparency and accountability of budgeting, budgeting disciplines, budgeting fairness, efficiency and effectivity of budgeting and budgeting control. Research used qualitative approach with grounded theory type then elaborate theory from research object. Research object is West Sumatera provincial government, they are Bappeda, Biro Bina Sosial and DPRD. Informant had chosen by purposive sampling technique with category has decided by researcher according research purpose. Budget is an instrument of the government to implement policies that have been planned. In the 2013 budget process in West Sumatra province, the local government together with the Parliament had done in accordance with the rules of drafting legislation. But there are still shortcomings, such as delays, one entered and the difficulty of funds disbursed social assistance. And in the preparation of the government budget is inefficient in the utilization of existing resources, it can be seen from budgeting bansos who prefers activities involving certain actors. But the government has to say is responsible for completing the social assistance funds intended for one political party. Keyword: budget, political budget, APBD.

Actions (login required)

View Item