GUSMAN, BENI
(2014)
PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM.
Other thesis, andalas university.
Abstract
PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT TIKU
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM
(BENI GUSMAN, 1010113074, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2014)
ABSTRAK
Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi di dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, semestinya daerah
mengelola segala kekayaan yang ada pada daerahnya, kekayaan itu adalah kekayaan yang ada
pada lingkungan. Di mana, lingkungan merupakan suatu sumber daya, dalam hal ini sumber
daya itu adalah sumber daya perikanan. Perikanan ialah sebuah usaha yang di jadikan mata
pencarian yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
sehari-hari. Maka dari itu, salah satu faktor terpenting di dalam pengelolaan perikanan adalah
pengawasan. Tanpa adanya pengawasan tersebut maka pemanfaatan sumber daya perikanan
yang terdapat di Laut Tiku tidak akan sesuai dengan ketentuaanya dan akan menimbulkan
kerusakan pada sumber daya perikanan yang ada. Pengawasan ini akan terlaksana apabila ada
aturan hukum yang kuat untuk mengaturnya. Maka rumusan permasalahanya yaitu
pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan di Laut Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara
Kabupaten Agam dan koordinasi dari instansi terkait di lingkungan Daerah Kabupaten Agam
dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan di Laut Tiku. Metode yang digunakan
adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara
dengan pihak responden terkait. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak terlaksanakan secara optimal sehingga banyak terjadi
permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya perikanan.
Koordinasi instansi yang ada tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Instansi terkait
berjalan secara sendiri-sendiri sesuai dengan program instansinya. Maka, diharapkan kepada
instansi terkait lebih menegakan aturan hukum agar pemanfaatan sumber daya perikanan di
Laut Tiku sesuai dengan yang diharapkan dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat
mengurangi aspek kerusakan sumber daya perikanan.
Actions (login required)
 |
View Item |
