HENDRI, HENDRI
(2014)
DUALISME KEWENANGAN KPUD DAN PTUN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PENENTUAN KANDIDAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH.
Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
Abstract
DUALISME KEWENANGAN KPUD DAN PTUN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PENENTUAN KANDIDAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH (Studi Pemilukada Bangkalan Madura Periode 2013-2018)
(Hendri, 0910113285, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2014, Jumlah
halaman 99)
ABSTRAK
Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin
dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu
merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang
kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksana. Dengan perkataan lain, pemilu adalah
sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan
permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Putusan pengadilan
tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan yang mengakibatkan
mendiskualifikasikan pasangan calon pasangan Imam-Zainal Alim kepada KPUD Kabupaten
Bangkalan yang membatalkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten
Bangkalan. Pasangan yang didukung kualifikasi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
dan Partai Persatuan Nasional (PPN) itu dicoret setelah gugatan pengurus lama DPD partai
Persatuan Daerah (DPD) Bangkalan dikabulkan PTUN Surabaya. Isi gugatan meminta PTUN
agar pasangan Imam-Zain didiskulifikasikan karena mendaftar diri sebagai calon menggunakan
Partai PPN. Bakal calon Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Imam Buchori melaporkan
KPUD setempat ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pencoretan namanya sebagai calon bupati.
Rumusan masalah yang dibahasa adalah Bagaimanakah Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Periode 2013 – 2018, serta Apa Sengketa yang Timbul dari
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Periode 2013 – 2018 dan
Bagaimanakah dampak dari mekanisme penyelesaian sengketa penentuan kandidat dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Periode 2013
– 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan
deskriptif. Data penelitian meliputi data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan berupa buku-buku
literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui media elektronik yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa Komisi
Pemilihan Umum Daerah dalam melakukan penetapan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sudah sesuai peraturan perundang-undangan terkait dan juga dalam Peraturan
Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum. Pengajuan bakal calon K.H. Imam Bukhori dan
Zainal Alim telah dilakukan oleh DPC PPN Kabupaten Bangkalan, maka hal tersebut sudah sah
secara hukum. Bila cara tersebut yang dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Bangkalan dalam
menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, maka Penetapan Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara
Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan
Nomor 57/Kpts/KPUKab/014.329656/2012 juga sudah benar adanya.
Actions (login required)
 |
View Item |
